Jumat, 17 January 2020

Penolakan RUU Cipta Lapangan Kerja Hingga Advokat Uji Materi Masa Jabatan Anggota Dewan

Disayangkan, langkah pemerintah membuat omnibus law melalui RUU Cipta Lapangan Kerja tak melibatkan organisasi serikat pekerja/buruh.
M. Agus Yozami
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menuntut dan menolak Omnibus Law, Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Foto: RES

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Berbagai isu hangat tak luput ulasannya di kanal news Hukumonline. Seperti sebelumnya, Hukumonline menyajikan lima artikel hukum pilihan yang dinilai menarik bagi pembaca.

 

Lima artikel yang tayang Kamis (16/1) tersebut di antaranya soal penolakan materi RUU Cipta Lapangan Kerja oleh sejumlah serikat pekerja, pembenahan regulasi industri jasa keuangan non-bank, daftar peraturan yang akan berlaku pada 2020 berdasarkan rangkuman Tim Pusat Data Hukumonline, dan laporan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus Jiwasraya, dan advokat yang melakukan uji materi masa jabatan anggota dewan.

 

Berikut lima artikelnya:

 

  1. Aturan Ketenagakerjaan Minta Ditarik dari RUU Cipta Lapangan Kerja

Sejumlah serikat pekerja kompak menolak materi muatan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja yang merupakan omnibus law dari sejumlah UU, salah satunya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja terdapat 11 cluster (kelompok) yang mengatur ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Bab IV Ketenagakerjaan.

 

Disayangkan langkah pemerintah membuat omnibus law melalui RUU Cipta Lapangan Kerja yang memuat 11 cluster tak melibatkan organisasi serikat pekerja/buruh. Imbasnya, isu yang berkembang di masyarakat, khususnya cluster ketenagakerjaan dalam omnibus law membuat gaduh dan ketidaknyamanan kalangan pekerja/buruh.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

  1. Sejumlah Aturan Baru Sektor Asuransi dan Pasar Modal Dipersiapkan Tahun Ini

Memasuki awal tahun 2020, beragam permasalahan sektor jasa keuangan non-bank terus menjadi sorotan publik. Belum selesai persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), muncul lagi masalah baru yaitu dugaan fraud pada PT Asabri (Persero). Terungkapnya permasalahan tersebut membuka kotak pandora bahwa terdapat berbagai persoalan yang mendesak dibenahi pada industri asuransi dan pasar modal nasional.

 

Pembenahan regulasi industri jasa keuangan non-bank merupakan salah satu fokus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2020. Pembenahan regulasi tersebut diyakini dapat menciptakan stabilitas sektor jasa keuangan non-bank sehingga menimbulkan kepercayaan publik.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

  1. Siap-siap! Berikut Daftar Peraturan yang Berlaku Tahun 2020

Sepanjang tahun 2019, Pusat Data Hukumonline mencatat bahwa pemerintah telah mengeluarkan ribuan produk regulasi yang telah menjadi bagian dari koleksi Pusat data Hukumonline. Jumlah tersebut terdiri dari lebih dari 200 produk regulasi pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga instruksi presiden, serta lebih dari seribu produk regulasi pada tingkat kementerian dan lembaga.

 

Dari ribuan produk regulasi tersebut, berdasarkan rangkuman Tim Pusat Data Hukumonline terdapat 37 peraturan yang disahkan di tahun 2019 namun baru berlaku pada tahun 2020. Seluruhnya merupakan daftar peraturan yang masuk koleksi Pusat Data Hukumonline.

 

Rincian peraturan-peraturan tersebut antara lain, Peraturan Menteri atau Peraturan Lembaga/Badan dengan total 29 peraturan dari berbagai sektor. Kemudian, 4 Surat Edaran, 2 Keputusan Menteri, 1 Peraturan Direktorat Jenderal dan 1 UU.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

  1. Usut Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Bantuan Dua Lembaga

Setelah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan gagal bayar polis nasabah asuransi Jiwasraya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melaporkan telah menggeledah ratusan tempat. Ratusan tempat itu di antaranya PT Trada Alam Mineral; PT Pol Advista Aset Manajemen; PT Milenium Manajemen Finansial Aset Manajemen.

 

Dari hasil penggeledehan ini diperoleh sejumlah berkas dokumen, aset, data tersimpan di informasi teknologi (IT) untuk digandakan sebagai barang bukti dalam persidangan. Penyidik Kejagung telah melayangkan surat permohonan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelurusi transaksi mencurigakan terhadap pihak internal atau eksternal PT Asuransi Jiwasraya.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

  1. Dinilai Multitafsir, Advokat Uji Kontitusionalitas Masa Jabatan Anggota Dewan

Seorang advokat Ignatius Supriyadi melayangkan uji materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perkawilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal-pasal itu mengatur masa jabatan anggota dewan (legislatif) ditentukan selama lima tahun dan berakhir masa jabatan ditandai dengan pengucapan sumpah atau janji oleh anggota dewan yang baru.

 

Dalam permohonannya, menurut Ignatius, pasal-pasal itu tersirat anggota dewan yang lama tidak dapat menjadi anggota dewan yang baru. Dengan demikian, anggota dewan yang lama secara otomatis berakhir dan digantikan oleh anggota baru. Dengan kata lain, konsekuensi pasal itu bahwa anggota dewan hanya dapat dipilih untuk satu periode masa jabatan selama lima.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua