Jumat, 17 Januari 2020

Perpres Juknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 Terbit, Ini Isinya

​​​​​​​Terdiri dari tiga jenis DAK Fisik dari berbagai bidang.
RED

Pada akhir Desember 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Angggaran 2020. Perpres 88/2019 ini merupakan ketentuan pelaksanaan Pasal 12 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020.

 

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Setkab, Kamis (16/1), dalam Perpres 88/2019 ini terdapat tiga jenis DAK Fisik dari berbagai bidang yang telah ditetapkan UU 20/2019. Ketiga jenis DAK Fisik tersebut antara lain DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi.

 

DAK Fisik tersebut terdiri atas bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan permukiman, industri kecil dan menengah, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, jalan, air minum, sanitasi, irigasi, pasar, lingkungan hidup dan kehutanan, transportasi perdesaan, transportasi laut dan sosial.

 

Pada Bab III Pasal 3 Perpres 88/2019 disebutkan mengenai pengelolaan DAK Fisik di daerah. Pengelolaannya meliputi dari persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan dan evaluasi.

 

Pemerintah Daerah, menurut Perpres 88/2019 ini, melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Persiapan teknis ini mengacu pada dokumen usulan, hasil penilaian usulan, hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerahdan alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (website) Kementerian Keuangan atau yang tercantum dalam Perpres mengenai rincian APBN.

 

Sesuai Perpres 88/2019, Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga.

 

Sedangkan Kepala Daerah, menurut Perpres ini, menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan pelaksanaan kegiatan serta penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan.

 

Baca:

 

Pada bagian keempat Pasal 8 Perpres 88/2019 disebutkan bahwa pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap aspek teknis kegiatan dan keuangan. Untuk Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap pencapaian keluaran dalam satu tahun sesuai dengan target dan sasaran keluaran yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dan dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

 

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di daerah oleh pemerintah pusat, menurut Perpres ini, dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada Perpres tersebut, dilaksanakan dengan berbagai ketentuan. Pertama, menteri/pimpinan lembaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan capaian keluaran, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik. Kedua, Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana setiap bidang/subbidang DAK Fisik.

 

Ketiga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian keluaran, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional. Keempat, Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan DAK Fisik dalam rangka pelaksanaan APBD.

 

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik, sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini, dilakukan dengan memperhatikan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan, realisasi penyerapan dana, capaian keluaran kegiatan terhadap target/sasaran keluaran kegiatan yang direncanakan dan capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

 

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi BAB V Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 30 Desember 2019 itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua