Jumat, 17 Januari 2020

Memahami Aturan Baru Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Diskusi ini bertujuan untuk memberikan update terbaru bagi pelaku usaha mengenai kerangka regulasi di dalam PP PMSE, serta implikasinya terhadap kegiatan bisnis dan hukum.
Tim Hukumonline

Dalam dunia bisnis,e-commerce (perdagangan melalui sistem elektronik) merupakan suatu kegiatan usaha berbasis teknologi elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen serta meningkatkan daya saing sebuah perusahaan. E-commerce dilihat sebagai sebuah sistem perdagangan online yang efisien baik itu bagi para pelaku usaha maupun konsumen karena metode yang digunakan sangat cepat dan sederhana.

 

Kebutuhan akan adanya regulasi atas e-commerce juga telah direspons Indonesia. Merespon keadaan tersebut, pada akhir tahun 2019 Pemerintah menerbitkan sebuah regulasi yang dapat menjadi tolak ukur bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melaksanakan kegiatan e-commerce melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), di mana PP PMSE ini dibuat dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan e-commerce.

 

Berangkat dari hal tersebut Hukumonline akan mengadakan Diskusi Hukumonline 2020 “Implementasi Kebijakan Terbaru E-Commerce berdasarkan PP 80 Tahun 2019 (PMSE)” yang akan diadakan pada 28 Januari 2020 di Sari Pacific Hotel, Jakarta. Diskusi ini bertujuan untuk memahami dan memberikan update terbaru bagi pelaku usaha mengenai kerangka regulasi di dalam PP PMSE, serta implikasinya terhadap kegiatan bisnis dan hukum.

 

Dalam diskusi ini akan hadir empat pembicara kompeten yang siap memberikan pemahaman dari segi hukum dan bisnis mengenai e-commerce berdasarkan PP PMSE. Para pembicara tersebut adalah Drs. Suhanto, M.M (Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan), Abadi Abi Tisnadisastra (Partner, AKSET Law), Dr. Riyatno S.H, L.L.M (Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)), serta Even Alex Chandra (Ketua Bidang Kebijakan Umum, Indonesian E-Commerce Association (idEA)). Diskusi ini juga akan dimoderatori oleh Amrie Hakim (Direktur Pemberitaan dan Konten, Hukumonline) dan Johannes C. Sahetapy* (Partner, AKSET Law).

 

Kami membuka pendaftaran diskusi ini bagi yang berminat, terutama bagi perusahaan dan firma hukum. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, tempat terbatas, first come first served!Jika Anda tertarik, silakan klik di sini.

 

Sebagaimana diketahui, PP PMSE lahir dari amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

 

Di Indonesia sendiri, perkembangan industri e-commerce sangat berkembang pesat, di mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia. Namun, dengan pesatnya perkembangan industri e-commerce tersebut tentunya diperlukan payung hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen.

 

Terbitnya PP PMSE ini juga sekaligus bertujuan mendorong para pelaku usaha untuk membantu program-program Pemerintah. Seperti meningkatkan perdagangan produk dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor secara daring (online), menciptakan ekosistem e-commerce yang aman dan juga meningkatkan pertumbuhan perdagangan.

 

Dari sisi konsumen, PP PMSE memiliki tujuan untuk membangun 'consumer trust' dan 'consumer confidence' dengan memastikan hadirnya perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan e-commerce. Selain itu, pemberlakuan dari PP PMSE memiliki sifat yang luas karena tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam negeri saja, tapi juga bagi pelaku usaha luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa dengan hadirnya PP PMSE ini membuka kesempatan berusaha yang sama bagi keduanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua