Sabtu, 18 January 2020

Pemerintah Super Prioritaskan Pembahasan Dua RUU Omnibus Law Ini

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi, meskipun pemerintah menyebut RUU Omnibus Law sebagai super prioritas, namun belum tentu pembahasannya cepat dan segera disahkan menjadi UU.
Agus Sahbani/ANT
Gedung DPR. Foto: RES

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pemerintah akan segera mengeluarkan dua Surat Presiden (Surpres) omnibus law, RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan setelah penetapan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 disahkan DPR dalam rapat paripurna.

 

"Mudah-mudahan bisa segera disahkan, dan saya dengar pekan depan, Selasa (20/1), DPR melaksanakan rapat paripurna. Kalau itu diserahkan maka pemerintah akan memasukkan dua Surpres tentang omibus law itu," kata Yassona usai Rapat Kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas perubahan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020  di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (16/1/2020) seperti dikutip Antara.

 

Dia menegaskan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan ditargetkan selesai dalam waktu 100 hari kerja. Yassona berharap akhir pekan ini draft dan naskah akademik RUU Omnibus Law sudah sempurna, sehingga paling tidak sudah menjadi draf RUU yang nanti mendapatkan persetujuan menjadi UU.

 

“Pemerintah fokus pada dua RUU omnibus law yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Kalau RUU Bakamla ada beberapa rencana UU yang harus kita publikasi dan kita masukkan, tapi nanti kita lihat dulu draftnya. Tapi yang super prioritas dua ini dulu (Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, red)," tegasnya.

 

Yassona memastikan pemerintah akan berkoordinasi dengan DPR untuk pembahasan dua RUU Omnibus Law tersebut karena menjadi RUU super prioritas, sehingga bisa diselesaikan dengan cepat. Baca Juga: Pembentuk UU Revisi Prolegnas Prioritas 2020, Ini Daftarnya!

 

Belum tentu cepat

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi menilai dua RUU omnibus law yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan yang masuk Prolegnas Prioritas 2020, jangan hanya memikirkan aspek investasi saja. "Jangan hanya memikirkan aspek investasi, tapi mengorbankan manusianya atau tenaga kerjanya," kata Baidowi di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

 

Dia menuturkan F-PPP setuju kalau omnibus law bertujuan untuk memperlancar investasi dan perekonomian, tapi harus berkeadilan bagi para tenaga kerja. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini, meskipun pemerintah menyebut RUU Omnibus Law sebagai super prioritas, namun belum tentu pembahasannya cepat dan segera disahkan menjadi UU.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua