Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Berbagai isu hangat tak luput ulasannya di kanal news Hukumonline. Seperti sebelumnya, Hukumonline akan menyajikan lima artikel hukum pilihan yang dinilai menarik bagi pembaca.
Kelima artikel itu mengenai dampak putusan MK terkait eksekusi jaminan fidusia, 10 kabar seru dari advokat dan notaris di tahun 2019, ada 1.244 Pasal dan 79 UU akan direvisi dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, adu pendapat ahli di sidang praperadilan tentang ‘pengembalian mandat’ pimpinan KPK, dan pembentuk UU revisi Prolegnas Prioritas 2020.
Berikut artikelnya:
- Advokat Ini Bicara Soal Dampak Putusan MK tentang Eksekusi Jaminan Fidusia
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menimbulkan sejumlah dampak. Tidak hanya bagi lembaga pembiayaan yang tidak dapat lagi melakukan eksekusi serta merta terhadap jaminan kebendaan bergerak berdasarkan akta fidusia jika suatu saat debitur melakukan wanprestasi, tapi hal ini juga berpotensi menimbulkan beban perkara baru bagi pengadilan negeri.
Ketika kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi serta-merta saat terjadi cidera janji maka hal ini akan berdampak pada terganggunya iklim bisnis di sektor keuangan yang menggunakan jaminan kebendaan bergerak seperti fidusia.
Selengkapnya baca artikel ini.
- 10 Kabar Seru dari Advokat dan Notaris Indonesia Tahun 2019
Para praktisi hukum berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat di samping aturan-aturan dalam hukum itu sendiri. Dinamika yang berlangsung dalam dunia praktisi hukum bahkan tak terpisahkan dari dinamika hukum dalam kenyataan. Keduanya saling mempengaruhi.
Hukumonline berkeyakinan bahwa kabar-kabar seputar praktisi hukum tak boleh luput untuk diwartakan. Terutama kalangan profesi hukum seperti advokat dan notaris. Pasang surut yang terjadi di kalangan profesional hukum selalu hadir dalam pemberitaan hukumonline sejak 20 tahun lalu.
Selengkapnya baca artikel ini.
- Pemerintah Janjikan Perubahan Besar dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Pemerintah berencana menyerahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law kepada DPR RI pada pekan depan. Terdapat 1.244 Pasal dan 79 UU akan direvisi dalam RUU tersebut. Dengan rancangan aturan ini pemerintah menjanjikan perubahan besar sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.