Sabtu, 18 January 2020

Dampak Putusan MK Soal Fidusia Hingga Daftar UU Revisi Prolegnas Prioritas 2020

Kabar-kabar seputar praktisi hukum tak luput untuk diwartakan, terutama kalangan profesi hukum seperti advokat dan notaris.
M. Agus Yozami
Ilustrator: BAS

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Berbagai isu hangat tak luput ulasannya di kanal news Hukumonline. Seperti sebelumnya, Hukumonline akan menyajikan lima artikel hukum pilihan yang dinilai menarik bagi pembaca.



 



Kelima artikel itu mengenai dampak putusan MK terkait eksekusi jaminan fidusia, 10 kabar seru dari advokat dan notaris di tahun 2019, ada 1.244 Pasal dan 79 UU akan direvisi dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, adu pendapat ahli di sidang praperadilan tentang ‘pengembalian mandat’ pimpinan KPK, dan pembentuk UU revisi Prolegnas Prioritas 2020.



 



Berikut artikelnya:



 




  1. Advokat Ini Bicara Soal Dampak Putusan MK tentang Eksekusi Jaminan Fidusia



Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menimbulkan sejumlah dampak. Tidak hanya bagi lembaga pembiayaan yang tidak dapat lagi melakukan eksekusi serta merta terhadap jaminan kebendaan bergerak berdasarkan akta fidusia jika suatu saat debitur melakukan wanprestasi, tapi hal ini juga berpotensi menimbulkan beban perkara baru bagi pengadilan negeri.



 



Ketika kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi serta-merta saat terjadi cidera janji maka hal ini akan berdampak pada terganggunya iklim bisnis di sektor keuangan yang menggunakan jaminan kebendaan bergerak seperti fidusia.



Selengkapnya baca artikel ini.



 




  1. 10 Kabar Seru dari Advokat dan Notaris Indonesia Tahun 2019



Para praktisi hukum berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat di samping aturan-aturan dalam hukum itu sendiri. Dinamika yang berlangsung dalam dunia praktisi hukum bahkan tak terpisahkan dari dinamika hukum dalam kenyataan. Keduanya saling mempengaruhi.



 



Hukumonline berkeyakinan bahwa kabar-kabar seputar praktisi hukum tak boleh luput untuk diwartakan. Terutama kalangan profesi hukum seperti advokat dan notaris. Pasang surut yang terjadi di kalangan profesional hukum selalu hadir dalam pemberitaan hukumonline sejak 20 tahun lalu.



Selengkapnya baca artikel ini.



 




  1. Pemerintah Janjikan Perubahan Besar dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja



Pemerintah berencana menyerahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law kepada DPR RI pada pekan depan. Terdapat 1.244 Pasal dan 79 UU akan direvisi dalam RUU tersebut. Dengan rancangan aturan ini pemerintah menjanjikan perubahan besar sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.



 



Presiden Jokowi menjelaskan iklim investasi nasional saat ini sedang membutuhkan kepercayaan dari dalam negeri maupun kepercayaan dari luar (negeri). Sebab, investor masih memandang perizinan usaha nasional masih birokratif sehingga mengurangi minat investasi.



Selengkapnya baca artikel ini.



 




  1. Adu Pendapat Ahli di Sidang Praperadilan tentang ‘Pengembalian Mandat’ Pimpinan KPK



Pengadilan Negeri Jakarta telah menggelar sidang praperadilan yang diajukan Rezky Herbiono, Nurhadi, dan Hiendra Soenjoto. Ketiganya ditetapkan KPK sebagai tersangka suap. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, dan menantunya Rezky Herbiono, diduga menerima suap dari pengusaha Hiendra.



 



Para pemohon praperadilan mempersoalkan penetapan mereka sebagai tersangka. Dalam persidangan sepanjang 13 dan 14 Januari 2020 para pihak sudah menyampaikan pandangan mereka. Untuk memperkuat argumentasi, pemohon dan termohon menghadirkan ahli.



 



Salah satu yang menarik dalam persidangan adalah kehadiran dan adu pendapat ahli yang diajukan para pihak. Pemohon menghadirkan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ridwan. Sebaliknya, KPK menghadirkan dosen Hukum Administrasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, W. Riawan Tjandra. Salah satu pokok yang menjadi perdebatan adalah pengembalian mandat.



Selengkapnya baca artikel ini.



 




  1. Pembentuk UU Revisi Prolegnas Prioritas 2020, Ini Daftarnya!



Pada Desember 2019 lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemeritah telah menyetujui 50 RUU daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Lantaran tak kunjung diparipurnakan, belakangan Badan Musyawarah (Bamus) DPR meminta agar Baleg merevisi daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020.



 



Hingga akhirnya, Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan DPD kembali menyetujui 50 RUU Prolegnas 2020. Dalam raker ini, dari 9 fraksi sebanyak 6 fraksi bulat memberi persetujuan terhadap 50 RUU tersebut. Sementara 3 fraksi menyetujui, tetapi memberi catatan yaitu Fraksi NasDem, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 



Selengkapnya baca artikel ini.



 


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua