Selasa, 21 January 2020

Revisi UU Minerba Berpotensi Tumpang Tindih dengan RUU Omnibus Law

 

Kedua jenis kontrak tersebut memiliki perbedaan antara lain lahan IUPK hasil perpanjangan wajib menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan izinnya harus dilelang terlebih dahulu kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum diperebutkan swasta. Kemudian, luas lahan izin operasi produksi batubara yang diperpanjang pun hanya dibatasi seluas 15 ribu hektare.

 

Sedangkan, kontrak jenis PBKP perpanjangan izin dapat diperoleh PKP2B tanpa pengurangan  lahan tambang. Luas wilayah tambang menyesuaikan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak dan izinnya pun tidak melalui proses lelang atau ditawarkan kepada BUMN.

 

Sebelumnya, dalam pemaparan kinerja 2019 dan program kerja 2020, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa progres pembahasan Revisi Undang-Undang Minerba terus berlangsung. Dia menyatakan beberapa substansi Revisi UU Minerba mesti disesuaikan dengan substansi RUU yang termasuk dalam paket Omnibus Law.

 

”Tentu saja ini penyelesaiannya harus disesuaikan dengan apa yang dirancang omnibus law,” ujar Arifin, Kamis (9/1), di Gedung Kementerian ESDM.

 

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot, menambahkan pihaknya menunggu perkembangan dari DPR. Hal ini dikarenakan pengajuan Revisi UU Minerba seja awal merupakan inisiatif DPR. Terkait beberapa substansi, Bambang menjanjikan akan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang akan diatur oleh omnibus law.

 

“Substansinya akan matching kalau omnibus law sudah keluar apa maka UU minerba akan menyesuaikan,” ujar Bambang.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua