Selasa, 21 January 2020

Klarifikasi Kemenko Perekonomian Soal Draf RUU Omnibus Law yang Tersebar

 

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pekerja juga menjadi salah satu fokus pemerintah. Dilakukan dengan membentuk Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). JKP memberikan manfaat berupa CashBenefit, Vocational Training, atau Job Placement Access.

 

Penambahan manfaat JKP tidak akan menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan. Pekerja yang mendapatkan JKP tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Pensiun (JP); dan Ja minan Kematian (JKm). Serta untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, mereka akan diberikan kompensasi tersendiri jika telah habis masa kontrak kerjanya.

 

Sesmenko menekankan bahwa ke depannya masih akan pembahasan lebih lanjut tentang masing-masing klaster, supaya masyarakat dapat lebih memahami substansi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini sendiri.

 

Tidak Transparan

Kritik mengenai tidak transparannya penyusunan Omnibus Law ini juga pernah disampaikan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi kepada Hukumonline beberapa waktu lalu. Menurut Fajri, informasi terkait penyusunan RUU omnibus law sangat minim sampai ke publik. Jika pun ada informasi yang yang bersumber dari pemerintah, hal itu tidak cukup untuk mengetahui lebih jauh substansi pengaturan pasal-pasal yang diambil dari sekitar 82 Undang-Undang sektoral tersebut. Untuk itu ia menyayangkan perkembangan informasi omnibus law yang terkesan “kedap” dari publik.

 

“Kalau menteri bilang seribu pasal mau dibatalin, pasal yang mana? Jangan-jangan ada hak kami yang terbatasi juga nanti,” ungkap Fajri.

 

Menurut Fajri keterlibatan publik harusnya sudah diikutsertakan sejak awal. Tidak cukup baginya bila publik hanya dikabarkan tentang tujuan dari omnibus law, dan sebagainya. Ada kebutuhan pubik untuk mengetahui lebih jauh susbtansi pasal apa saja yang akan dibatalkan, pasal apa saja yang diintegrasikan ke dalam RUU omnibus, sehingga tidak hanya disampaikan judul RUU-nya saja.

 

Fajri kemudian menyinggung Satuan Tugas bersama yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bertugas untuk melakukan konsultasi publik omnibus law. Fajri menilai langkah pemerintah terkait pembentukan satgas tersebut jika ditujukan untuk mempercepat proses pembahasan merupakan sebuah inisiatif yang baik. Namun untuk partisipasi publik, sekali lagi ia menekankan sebagai suatu keharusan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua