Selasa, 21 January 2020

10 Usulan Buruh untuk RUU Cipta Lapangan Kerja

Perlindungan pekerja harus diutamakan dari segala bentuk eksploitasi dan pelanggaran hukum.
Ady Thea DA
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar unjuk rasa menolak RUU Cipta Lapangan Kerja di Gedung DPR Jakarta, Senin (13/1). Foto: RES

Pemerintah saat ini tengah sibuk merumuskan sejumlah RUU Omnibus Law, salah satunya RUU Cipta Lapangan Kerja. Selama beberapa pekan terakhir, kalangan serikat buruh/pekerja merasa khawatir terhadap materi muatan RUU Cipta Lapangan Kerja yang berpotensi menurunkan kesejahteraan bagi buruh/pekerja melalui penghapusan hak-hak buruh yang sudah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU terkait.          

 

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip menilai omnibus law akan mempengaruhi kebijakan sektor ketenagakerjaan. Karena itu, Tavip menyebut organisasinya mengusulkan sedikitnya 10 hal untuk omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Pertama, keinginan pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya perlu didukung.

 

Kedua, mengacu survei World Economic Forum menyebut ada 16 faktor penghambat investasi di Indonesia. Dari 16 faktor itu yang pertama korupsi dengan skor (13,8); diikuti inefisiensi birokrasi (11,1); akses ke pembiayaan (9,2); infrastruktur tidak memadai (8,8); kebijakan tidak stabil (8,6). Faktor regulasi ketenagakerjaan ada pada urutan 13 (4). Mengacu survei itu Tavip menilai pemerintah keliru jika omnibus law Cipta Lapangan Kerja dilatarbelakangi hanya isu ketenagakerjaan.

 

"Padahal masih banyak faktor lain lebih dominan yang harus dibenahi pemerintah," kata Tavip di Jakarta, Selasa (21/1/2020). Baca Juga: Buruh Minta Aturan Ketenagakerjaan Ditarik dari RUU Cipta Lapangan Kerja

 

Ketiga, pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja harus mengintegrasikan politik legislasi sistem pendidikan nasional, ketenagakerjaan, dan perindustrian berbasis riset dan inovasi agar mampu menghasilkan SDM unggul. Keempat, penciptaan lapangan kerja harus dibarengi perlindungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan pekerja. Jangan sampai penciptaan lapangan kerja ini hanya memberi tingkat kesejahteraan yang rendah, syarat dan kondisi kerja yang buruk, serta rentan kehilangan pekerjaan (PHK massal).

 

"Perlindungan pekerja harus diutamakan dari segala bentuk eksploitasi dan pelanggaran hukum," ujar Tavip mengingatkan.  

 

Kelima, setiap upaya dan kebijakan mendorong investasi arahnya harus investasi yang ramah buruh, HAM, dan lingkungan hidup. “Investasi tidak sekedar menguntungkan investor, tapi juga rakyat dan lingkungan hidup,” harapnya.  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua