Rabu, 22 Januari 2020

Imigrasi Baru Tahu Harun Masiku Sudah di Jakarta Karena Data Terlambat

​​​​​​​Keterlambatan data terjadi dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta ketika Harun Masiku melintas masuk pada 7 Januari 2020.
RED/ANT
Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie. Foto: RES

Misteri apakah kader PDI Perjuangan, Harun Masiku (HM) yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK dalam kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 berada di luar negeri atau sudah pulang ke Indonesia terjawab sudah. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie menegaskan, Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020.

 

“Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yg dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soeta, bahwa HM telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020,” kata Ronny sebagaiman dikutip dari Antara, Rabu (22/1).

 

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencatat Harun telah keluar Indonesia menuju Singapura pada hari Senin (6/1) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah kasus suap yang melibatkan Harun Masiku mencuat, keberadaan dirinya tidak diketahui.

 

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, Jumat (17/1) mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi, Harun Masiku masih berada di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia. "Kami tetap untuk sementara ini berpedoman pada keterangan Imigrasi menyatakan yang bersangkutan ada di luar negeri dan belum ada catatan yang bersangkutan telah kembali ke Indonesia," ujar Ali.



Namun berdasarkan pengakuan istri Harun Masiku, Hildawati Jamrin dan rekaman kamera pengawas di Bandara Soekarno Hatta yang beredar, diketahui bahwa Harun telah di Jakarta pada 7 Januari 2020. Terkait hal ini, Ronny mengakui terdapat keterlambatan waktu (delay time) dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, ketika Harun Masiku melintas masuk pada 7 Januari 2020.



Oleh karena itu, Ronny mengatakan telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soetta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya keterlambatan waktu dalam pemrosesan data tersebut.



"Hasil pendalaman akan segera dilaporkan kepada saya," ujar Ronny.



Lebih lanjut Ronny mengatakan bahwa tindak lanjut dari adanya informasi mengenai kepulangan Harun Masiku ke Tanah Air pada 7 Januari 2020 adalah dengan mencegah yang bersangkutan ke luar negeri, sesuai dengan perintah dari Pimpinan KPK. "Hal tersebut telah terhubung ke seluruh Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia melalui sistem yang tergelar," ucap Ronny.


 

Baca:

 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka kasus suap sebesar Rp900 juta yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan sejumlah politisi PDIP. Sebagai penerima adalah Wahyu Setiawan dan orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan sebagai pemberi yakni kader PDIP Harun Masiku dan Saeful dari unsur swasta.

 

Namun, hingga kini Harun Masiku masih buron. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan KPK terus memburu keberadaan Harun Masiku. Kasus ini bermula dari penangkapan Wahyu Setiawan berkaitan erat dengan posisi Harun Masiku yang keukeuh ingin menjadi anggota DPR hasil PAW. Pihaknya, sudah berkoordinasi dengan pihak Ditjen Keimigrasian Kemenkumham untuk menelusuri keberadaan Harun. Informasi pihak Ditjen Keimigrasian, Harun meninggalkan wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2020.

 

Firli mengatakan KPK juga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian RI. Dia beralasan Polri memiliki jaringan yang cukup luas, salah satunya menggunakan liaison officer yang ada di luar negeri. “Kita minta minta bantuan Polri, karena pengalaman ada beberapa tersangka di luar negeri bisa tertangkap,” kata ujar pria jenderal polisi bintang dua ini.  

 

Perihal beredar kabar Harun telah berada di Indonesia, Firli mengaku belum mendapat informasi tersebut. Firli berjanji terus berkoordinasi dengan pihak Keimigrasian tentang kebenaran informasi tersebut. “Karena Ditjen Keimigrasian, lembaga yang memiliki data yang lengkap.”

 

Dia menegaskan KPK akan terbuka memproses kasus dugaan suap tersebut secara profesional. Sebab, bagaimanapun hasil kerja penyidik KPK bakal diuji di pengadilan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan korupsi yang dilakukan setiap tersangka/terdakwa korupsi. “Tapi yakinlah apa yang dilakukan KPK masih profesional,” kata Firli meyakinkan. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua