Rabu, 22 January 2020

Fleksibel Menggaet Investor, Kontrak Kerja Sama Migas Mesti Berkepastian Hukum

Beberapa tahun terakhir kontribusi migas terhadap postur APBN secara keseluruhan sudah di bawah 10 persen.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha sektor migas untuk memilih skema bagi hasil antara gross split atau cost recovery. Kemudahan itu diberikan untuk memikat perhatian pengusaha berinvestasi di sektor hulu migas, terutama terkait produksi migas melalui kontrak kerja sama.

 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar, mengungkapkan baik menggunakan skema gross split ataupun cost recovery, yang paling penting adalah mengutamakan tata kelola migas yang pasti dan konsisten.

 

“Tata kelola migas ini harus didasarkan atas kepastian hukum dan keadilan. Pelaku usaha tidak serta merta harus diberikan fleksibilitas kontrak demi menggaet investasi sebanyak-banyaknya. Harus terukur, penerapan skemanya,” ungkap Bisman saat dihubungi hukumonline, Rabu (22/1).

 

Bisman menyebutkan, pada tahun 2016 pemerintah memberlakukan skema cost recovery kepada pelaku usaha. Skema tersebut digadang-gadang akan memberikan keuntungan yang banyak bagi negara. Akan tetapi, skema tersebut malah gagal dan menimbulkan polemik.

 

Menurut Bisman, pengeluaran negara saat itu untuk cost recovery senilai US$ 10,4 miliar atau setara dengan Rp 138 triliun. Sementara, penerimaan negara dari investasi tersebut hanya sebesar Rp 110,4 triliun saja. Kenyataan ini menunjukkan kecenderungan adanya indikasi penyelewengan. Hal itu terlihat dari besarnya biaya yang dikeluarkan yang tak sebanding dengan penerimaan yang didapatkan.

 

Audit BPK saat itu melaporkan adanya penyimpangan cost recovery di Chevron Pasific Indonesia, Pertamina EP, CNOOC SES Ltd dan Premier Oil Natuna Sea B.V. Menurut laporan BPK, terdapat dana Rp 4 triliun berupa biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery. Bisman menilai, hal ini adalah salah satu contoh kelemahan sistem cost recovery, dapat menimbulkan kerugian besar bila suatu negara belum siap menerapkan skemanya dengan segala konsekuensinya.

 

“Kenyataan itu menunjukkan bahwa sebenarnya bisa jadi kemudahan investasi diberikan, tetapi investor malah mengesampingkan prinsip good and clean government, ” ujar Bisman.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua