Rabu, 22 Januari 2020

RUU Cipta Lapangan Kerja Hanya Cabut Aturan yang Hambat Investasi

Pemerintah menegaskan omnibus law sejatinya untuk mempermudah prosedur investasi. Omnibus law diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan/hambatan yang dihadapi dunia usaha saat ini, seperti korupsi, transparansi, penegakan hukum, birokrasi, dan perizinan.
Ady Thea DA
Ilustrasi Peraturan: BAS

Program pemerintah untuk membenahi sejumlah regulasi melalui mekanisme pembentukan omnibus law terus bergulir. Salah satu yang dikhawatirkan kalangan serikat buruh/pekerja materi muatan RUU Cipta Lapangan Kerja yang disinyalir bakal menghapus hak-hak buruh yang sudah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU terkait.          

 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) M. Mahfud MD menerangkan omnibus law diperlukan untuk merespon perubahan dunia yang sangat cepat. Selama ini Indonesia sulit mengikuti perubahan itu antara lain karena terhalang banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih, sehingga sulit dilaksanakan.

 

Melalui omnibus law, Mahfud menjelaskan sejumlah pasal yang mengatur hal sama dalam peraturan berlainan akan disinergikan menjadi satu peraturan, sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih efektif dan produktif terkait peningkatan investasi. Omnibus law, kata Mahfud, sederhananya merupakan metode penyederhaan masalah regulasi (hukum). 

 

“Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja ini hanya sebagian kecil terkait investasi, lebih luas lagi tujuannya untuk mempermudah prosedur berinvestasi,” kata Mahfud menjadi pembicara kunci dalam acara seminar bertajuk “Law & Regulations Outlook 2020: The Future Of Doing Business In Indonesia di Jakarta, Rabu (22/1/2020). Baca Juga: Klarifikasi Kemenko Perekonomian Soal Draft RUU Omnibus Law yang Tersebar

 

Saat ini, kata dia, ada 4 RUU yang akan masuk kategori omnibus law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibukota Negara, dan RUU Keamanan Laut. Omnibus law ini masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. Mahfud memaparkan seringkali atas nama UU terjadi ego sektoral, sehingga orang yang ingin berinvestasi mengalami ketidakpastian. Misalnya, menunggu proses perizinan terlalu lama, sehingga menyulitkan bagi investor untuk berinvestasi.

 

Karena itu, dalam omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja nanti mekanismenya berubah, bukan berbasis perizinan, tapi resiko bisnis. “Kasih saja izinnya dulu, kan lebih mudah begitu. Jika melanggar, misalnya terkait analisis dampak lingkungan (amdal), maka perusahaannya segera ditindak,” ujarnya mencontohkan.

 

Dia mencontohkan di awal pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014-2019 ada persoalan dwelling time atau bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Meski Presiden telah memerintahkan jajarannya untuk menuntaskan persoalan itu, tapi sampai sekarang Mahfud menilai masalah itu belum selesai. Salah satu kendalanya terkait regulasi, ada banyak peraturan yang harus diperbaiki.

 

Persoalan lain seperti harga daging di Indonesia yang jauh lebih mahal daripada negara tetangga, Malaysia. Kemudian harga gas elpiji yang harganya jauh lebih mahal dibanding impor dari negara lain. Mahfud menilai akar persoalannya karena ada permainan di “industri hukum” dimana hukum diterbitkan untuk keuntungan sepihak. “Kita tidak bisa begini terus, kalau tidak maka Indonesia bakal hancur,” kata dia.

 

Karena itu, Mahfud menegaskan omnibus law ini hanya akan mencabut pasal-pasal tertentu dalam UU yang dianggap tumpang tindih dan menghambat investasi. Jika ada pihak yang keberatan, Mahfud mempersilakan untuk memberi masukan karena RUU ini masih akan berproses di DPR. “Pasal yang direvisi (dicabut, red) itu pasal yang menghambat masuknya investasi ke dalam negeri,” tegasnya.

 

Libatkan pemangku kepentingan

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai omnibus law yang digagas pemerintah ini untuk menggenjot investasi. Namun, dalam penyusunan dan pembahasannya pemerintah seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti kalangan buruh. Secara umum, Yustinus mengapresiasi omnibus law ini karena mengganti pendekatan perizinan dengan resiko bisnis.

 

Harapannya ke depan investor tidak lagi dihadapkan dengan prosedur yang rumit. “Omnibus law ini diharapkan menarik lebih banyak investasi,” kata Yustinus dalam kesempatan yang sama.

 

Yustinus melihat investasi di Indonesia cenderung stagnan, baik investasi dari dalam maupun luar negeri, tidak mengalami peningkatan signifikan. Dia berharap omnibus law juga dapat menjawab berbagai persoalan/hambatan yang dihadapi dunia usaha saat ini, seperti korupsi, transparansi, penegakan hukum, birokrasi, dan perizinan.

 

Soal perpajakan, Yustinus berpendapat kalangan pengusaha tidak khawatir, yang paling penting prosesnya harus sederhana dan mudah diakses.

 

Dia juga mengingatkan pemerintah harus mengantisipasi dampak setelah diterbitkannya omnibus law. Misalnya, setelah omnibus law terbit, pemerintah harus segera menindaklanjutinya dengan peraturan teknis. “Jangan sampai berlarut-larut,” katanya.

 

Partner Dentons HPRP Fabian Buddy Pascoal berharap omnibus law ini harus mampu menerobos berbagai hambatan yang selama ini dihadapi investor. Menurutnya, omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja sudah tepat untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 50 persen pertumbuhan ekonomi dan investasi yang menyumbang 30 persen.

 

Menurut Fabian, situasi saat ini sudah mendukung masuknya investasi karena pemilu telah berlalu. Kemudian pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan seperti super deductible tax atau pengurangan pajak melalui PP No.45 Tahun 2019. Berikutnya tax allowance dan tax holiday. Berbagai kebijakan fiskal yang diterbitkan pemerintah ini, bagi Fabian juga membantu iklim investasi di Indonesia.

 

“Omnibus Law ini akan lebih menunjang lagi iklim investasi (sehat, red) di Indonesia,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua