Rabu, 22 January 2020

Pemerintah Diminta Segera Kirimkan Draft RUU Omnibus Law

DPR membuka atau menyerap masukan/saran berbagai kelompok elemen masyarakat agar pembahasan tiga RUU omnibus law itu dapat berlangsung secara komprehensif.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku belum menerima naskah akademik dan tiga draft RUU omnibus law usulan pemerintah yang sudah ditetapkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Tiga RUU yang dimaksud yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ibukota Negara, dan RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. DPR meminta pemerintah secepatnya menyodorkan naskah akademik dan tiga draft omnibus law itu.

 

“Sampai sekarang DPR belum menerima satu pun draft RUU Omnibus Law inisiatif dari pemerintah,” ujar Ketua DPR Puan Maharani saat pengesahan 54 RUU Prolegnas Prioritas 2020 dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (22/1/2020). Baca Juga: Klarifikasi Kemenko Perekonomian Soal Draft RUU Omnibus Law yang Tersebar

 

Puan menerangkan pembahasan RUU omnibus law tersebut DPR tetap mengacu UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Menurutnya, bila pemerintah serius ingin memprioritaskan pembahasan tiga RUU omnibus law tersebut, seharusnya sudah menyerahkan draf ketiga RUU omonibus law kepada DPR. “Agar menjadi prioritas dan fokus kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR,” kata Puan.

 

Terkait beredarnya RUU Cipta Lapangan Kerja di masyarakat, kata Puan, DPR enggan menanggapi karena di luar tanggung jawab DPR. Puan menilai RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar di masyarakat itu tidak jelas sumbernya. Yang pasti, DPR belum menerima satupun draf RUU omnibus law dari pemerintah.

 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menegaskan DPR membuka masukan/saran dari berbagai kelompok elemen masyarakat agar pembahasan tiga RUU omnibus law itu dapat berlangsung secara komprehensif.

 

Seperti diketahui, Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.” Selain itu, dalam Peraturan DPR No.2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas mengatur keharusan adanya draf RUU dan naskah akademik sebelum ditetapkan dalam daftar prioritas tahunan.

 

Pasal 7 ayat (4) menyebutkan, “Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) juga memuat penugasan kepada DPR, DPD, dan pemerintah untuk menyiapkan rancangan undang-undang dan naskah akademik.”

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua