Kamis, 23 Januari 2020

Polemik Aturan Pendirian PT dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Salah satu yang akan diatur adalah pendirian PT yang bisa dilakukan oleh satu pihak.
Fitri Novia Heriani
Ilustrator: BAS

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dipastikan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020. Salah satu fokus pembahasan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini menyoal investasi dan perizinan, di mana satu di antaranya mengenai penyederhanaan pendirian Perseroan Terbatas (PT).

 

Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Airlangga Hartato menyampaikan bahwa bentuk penyederhanaan pendirian PT adalah menghapus syarat batasan modal awal. Bahkan untuk usaha kecil menengah, badan usaha satu pihak pun akan dimungkinkan dengan persetujuan usaha kecil dan menengah. Airlangga melanjutkan bahwa saat ini naskah akademik sudah selesai dan sebagian besar dari konten sudah disepakati.

 

Berdasarkan dokumen naskah akademis yang diperoleh oleh hukumonline, dalam kaitan dengan starting a business, starting a business di Indonesia masih memiliki banyak kendala. Salah satunya adalah karena adaya ketentuan undang-undang yang menyangkut pendirian badan hukum harus didirikan oleh dua pihak atau lebih, minimal modal, akta notaris dan beragamnya bentuk badan usaha.

 

Masih dikutip dalam naskah akademis, dalam Bab Analisis dan Evaluasi Terkait Pendukung Ekosistem, penerapan starting a business dapat mengacu negara peringkat atas EoDB, seperti Selandia Baru. Adapun muatan yang perlu diatur yaitu mengubah ketentuan UU Perseroan Terbatas (PT) mengenai pendirian badan hukum dapat dilakukan oleh satu pihak dan tanpa ada minimal modal di setor (diserahkan kepada pendiri atau kesepakatan para pendiri); mengubah ketentuan UU PT, UU Koperasi, UU Jabatan Notaris mengenai akta pendirian badan hukum dengan kriteria tertentu dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui registrasi elektronik (tanpa melalui akta notaris).

 

Contoh penerapan registrasi elektronik di Singapura; mencabut ketentuan CV dan Persekutuan Perdata dalam KUHD dan KUH Perdata dan menghapus UD; dan mencabut ketentuan UU Wajib Daftar Perusahaan mengenai tanda daftar perusahaan (telah ditampung dalam OSS);  Hinder OrdonantieStb. 1926 No. 226 juncto Stb. 1940 No.450.

 

Merespons hal tersebut, Notaris Aulia Taufani menilai isu penghapusan modal untuk pendirian PT adalah isu lama. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah guna memenuhi kriteria dari Bank Dunia sebagai bagian dari penilaian EoDB terkait kemudahan memulai usaha.

 

(Baca: RUU Cipta Lapangan Kerja Hanya Cabut Aturan yang Hambat Investasi)

 

Penerapan kebijakan ini, lanjut Aulia, memang dimungkinkan dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), di mana negara memiliki kewenangan untuk menetapkan penetapan modal dasar melalui Peraturan Pemerintah. Pertimbangan itu pula yang melahirkan PP No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Dan Omnibus Law mempertegas tentang penghapusan modal dasar pendirian PT tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua