Kamis, 23 January 2020

Alasan Pembentuk UU Revisi Komposisi Pimpinan MPR

Terwakilinya semua fraksi dan DPD menjadi pimpinan MPR dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah secara maksimal sesuai tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara. DPR dan pemerintah menganggap pembentukan Perubahan Ketiga UU MD3 sudah sesuai prosedur,
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Tiga warga negara yang berprofesi sebagai advokat yakni Sidik, Rivaldi, dan Edwin Edison mengajukan uji Formil atas UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakian Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Para pemohon menilai Perubahan Ketiga UU MD3 terkait susunan jumlah pimpinan MPR ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebab, tujuan pembentukan Perubahan Ketiga UU MD3 itu bukan untuk mengatasi keadaan tertentu atau keadaan urgensi nasional, tetapi hanya mengakomodir semua partai politik yang lolos parliamentery threshold memperoleh jabatan pimpinan MPR.

 

Menanggapi permohonan ini, N.M. Dipo Nusantara Pua-Pua yang mewakili DPR, mengatakan Perubahan Ketiga UU MD3 kategori rancangan UU di luar prolegnas dalam keadaan tertentu guna memastikan adanya urgensi nasional. Sebab, penyelenggaraan Pemilu 2019 menimbulkan dampak politik di masyarakat yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa, serta mengancam persatuan dan kesatuan nasional. Hal ini dapat menganggu terwujudnya upaya konsolidasi politik nasional pasca Pemilu 2019 akibat tarik menarik kekuatan antarparpol.

 

“Pembahasan Perubahan Ketiga UU MD3 telah melalui semua proses/mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Dipo dalam persidangan di ruang sidang MK, Rabu (22/10/2020).

 

Dia menjelaskan semua anggota MPR harus mempunyai perwakilan yang dapat ditempatkan menduduki jabatan pimpinan MPR. Sebab, sebelum ada Perubahan Ketiga UU MD3, komposisi jumlah pimpinan MPR hanya 5 orang yang dianggap kurang proporsional dan cenderung hanya mencerminkan kekuatan kelompok politik tertentu saja. Seperti, beberapa parpol memiliki kursi terbanyak yang berhak menjabat pimpinan MPR.

 

“Seluruh komponen kekuatan bangsa ada di MPR tercermin dalam komposisi pimpinan MPR yang saat ini berjumlah 10 orang. Dalil pemohon yang menilai ada pembengkakan penggunaan anggaran negara akibat dekomposisi pimpinan MPR adalah opini yang salah dan tidak berdasar,” ujar Dipo.   

 

Menurutnya, Perubahan Ketiga UU MD3 terkait pengisian jabatan pimpinan MPR periode 2019-2024 ini konsolidasi dan stabilitas politik nasional terwujud. Kondisi ini lebih baik dibanding situasi dan kondisi sebelum UU MD3 sebelumnya terkait pengisian jabatan pimpinan MPR. “Ini menunjukkan Perubahan Ketiga UU MD3 jelas dapat dilaksanakan serta berdaya guna dan berhasil guna,” tuturnya.

 

Sementara Ardiansyah yang mewakili pemerintah, mengatakan pembahasan Perubahan Ketiga UU MD3 telah dilakukan secara intensif antara badan legislasi dengan pemerintah, serta didahului dengan naskah akademik. “Maka, penyusunan Perubahan Ketiga UU MD3 telah sesuai dengan prosedur pembentukan UU,” ujarnya.

 

Dia mengaku Perubahan Ketiga UU MD3 ini tidak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019. Namun, bukan berarti ini proses pembentukan UU ini menjadi cacat formil. Sebab, pembentukan UU diperbolehkan jika dalam keadaan tertentu (urgensi nasional) sesuai bunyi Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.   

 

Bagi pemerintah, Pemilu 2019 telah membentuk konfigurasi politik di MPR yang jelas mencerminkan keanekaragaman kekuatan komponen bangsa tercermin dari komposisi pimpinan MPR. Perubahan Ketiga UU MD3, kata dia, mengakomodasi hasil pemilu, dimana terdapat 9 fraksi di DPR dan DPD untuk menciptakan suasana politik yang kondusif. Karena itu, pimpinan MPR diubah menjadi 10 orang, terdiri dari 9 orang wakil setiap fraksi di DPR dan 1 orang wakil dari DPD.

 

“Terwakilinya semua fraksi dan DPD menjadi pimpinan MPR dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah secara maksimal sesuai tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

 

Permohonan uji formil atas Perubahan Ketiga UU MD3 ini diajukan oleh Sidik, Rivaldi, Edwin Edison yang berprofesi advokat. Para pemohon menilai pembentukan Perubahan Ketiga UU MD3 ini melanggar prosedur dan tata cara yang diatur dalam Tata Tertib DPR dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, RUU Perubahan Ketiga UU MD3 tidak dimuat dalam Prolegnas 2015-2019 atau Prolegnas Prioritas Tahun 2019.

 

Selain itu, Pembentukan Perubahan Ketiga UU MD3 diniali tidak memenuhi asas kejelasan tujuan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Karena itu, Para Pemohon beranggapan tujuan pembentukan Perubahan Ketiga UU MD3 bukan untuk mengatasi keadaan tertentu yang menyebabkan keadaan urgensi nasional, tetapi hanya mengakomodir semua parpol yang lolos parliamentery threshold memperoleh jabatan pimpinan MPR.

 

Menurutnya, Perubahan Ketiga UU MD3 tidak memiliki faedah atau manfaat bagi masyarakat luas. Karena itu, Perubahan Ketiga UU MD3 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua