Jumat, 24 January 2020

Memindahkan Ibukota, Memilih Kandidat ‘Yang Mulia’

Peristiwa hukum yang terjadi sepanjang Kamis (23/1) kemarin sangat beragam, mulai dari hasil persetujuan DPR atas CHA hingga peluncuran sekor CPI Indonesia.
Muhammad Yasin
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: SGP

Ada kabar gembira bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2019 naik dua angka dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berita menggembirakan di tengah berita-berita hukum yang belum lepas dari isu RUU Omnibus Law dan pencarian politisi PDIP Harun Masiku. RUU Omnibus Law misalnya dipercaya akan mengubah konsep perizinan yang selama ini diberlakukan.

Tetapi ada beberapa isu lain yang tak kalah menarik. Hukumonline masih menurunkan tulisan mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengambilalihan barang jaminan di tengah jalan oleh debtcollector. Dua putusan pengadilan memberikan warning kepada para pemangku kepentingan bagaimana menjalankan parate eksekusi yang benar. Tema ini kemungkinan masih akan bergulir ke depan.

Adapun lima berita menarik yang layak diperhatikan berdasarkan pemberitaan hukumonline dapat disimak berikut.

  1. Aneka Ragam Persiapan Menuju Ibukota Negara Baru

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tampak antusias memindahkan Ibukota negara dari Jakarta ke pulau Kalimantan. Beragam langkah dilakukan, mulai dari payung hukumnya hingga melobi investor yang akan berpartisipasi pada pembangunan kawasan Ibukota. Instansi pemerintah pusat akan berpindah lokasi, dan sudah barang tentu diiringi migrasi besar-besaran pegawai pemerintah pusat.

(Baca: Beragam Hal yang Harus Dipersiapkan dalam Pemindahan Ibukota)

Ahli perencanaan kota, Yayat Supriyatna, mengingatkan kepada pemerintah dan DPR/DPD bahwa ada sejumlah persoalan yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya sebelum benar-benar pindah ke Kalimantan Timur pada 2024 mendatang. Misalnya, payung hukum berupa RUU. Bagaimanapun pasti ada perubahan regulasi, bahkan mungkin bentuknya Omnibus Law karena banyaknya UU terkait dengan kedudukan Ibukota. Juga penting dipertimbangkan tata kelola pemerintahan mengingat jumlah ASN yang akan dipindahkan tidak sedikit. Demikian pula kedudukan Provinsi Kalimantan Timur jika Ibukota sudah pindah ke sana.

  1. Buntut Kasus SIM Card, BRTI Bersuara

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengingatkan kembali prinsip mengenali nasabah (know yout customer). Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan BRTI, mengecek kembali prosedur standar pergantian SIM Card di masing-masing operator seluler. Pengecekan identitas pelanggan merupakan salah satu standar yang akan dikaji pada masing-masing operator.

(Baca: Cegah Penyalahgunaan SIM Card, BRTI Ingatkan Prinsip Know Yout Customer)

BRTI angkat bicara setelah wartawan Ilham Bintang mengalami kejadian tidak mengenakkan. Nomor kartu subscriber identity module (SIM) telepon selulernya dicuri, dan uang di rekening banknya dibobol oleh orang lain.

  1. Konsep Perizinan akan Berubah

Pemerintah akan segera mengeluarkan dua Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law, RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian setelah Prolegnas Prioritas 2020 disahkan DPR dalam rapat paripurna, Rabu (22/1/2020) kemarin.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Benny Rianto, mengatakan ada 4 RUU omnibus law tengah disusun pemerintah yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibukota Negara, dan RUU Keamanan Laut. Dari 4 RUU omnibus law itu, pemerintah memprioritaskan RUU Cipta Lapangan Kerja dan Fasilitas Perpajakan.

(Baca: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ubah Konsep Perizinan).

Menurut Benny, ada banyak perubahan dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja. Misalnya terkait paradigma pemberian izin untuk kegiatan atau pendirian usaha diubah dari berbasis izin (license approach) menjadi penerapan standar dan berbasis resiko (risk-based approach).

  1. Sidang MK: Rasio Legis Perubahan Komposisi Pimpinan MPR

Apa sebenarnya yang membuat pembentuk Undang-Undang mengakomodasi jumlah pimpinan MPR menjadi gemuk? Bukankah pimpinan MPR yang ‘gemuk’ komposisinya justru menghabiskan anggaran negara? Mengapa harus ditambah? Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang mendorong beberapa orang advokat mempersoalkan UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

(Baca: Alasan Pembentuk UU Revisi Komposisi Pimpinan MPR).

Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung Rabu (22/1), giliran DPR memberikan penjelasan atau argumentasi. DPR diwakili NM Dipo Nusantara Pua-Pua. Dipo menjelaskan bahwa semua anggota MPR harus mempunyai perwakilan yang dapat ditempatkan menduduki jabatan pimpinan MPR. Sebab, sebelum ada Perubahan Ketiga UU MD3, komposisi jumlah pimpinan MPR hanya 5 orang yang dianggap kurang proporsional dan cenderung hanya mencerminkan kekuatan kelompok politik tertentu saja. Seperti, beberapa parpol memiliki kursi terbanyak yang berhak menjabat pimpinan MPR.

“Seluruh komponen kekuatan bangsa ada di MPR tercermin dalam komposisi pimpinan MPR yang saat ini berjumlah 10 orang. Dalil pemohon yang menilai ada pembengkakan penggunaan anggaran negara akibat dekomposisi pimpinan MPR adalah opini yang salah dan tidak berdasar,” ujar Dipo.   

5. Kandidat Hakim Agung Pilihan Politisi

Usai menggelar ‘uji kelayakan dan kepatutan’, DPR akhirnya menyetujui 8 orang kandidat hakim agung dari 10 calon yang diseleksi para wakil rakyat. Dari delapan kandidat, lima adalah calon hakim agung, dan 3 orang calon hakim ad hoc. Mereka ditetapkan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh para politisi pada 21-22 Januari lalu. Kesepuluh nama yang diuji adalah nama-nama yang sudah melalui seleksi di Komisi Yudisial.

(Baca: Ini 8 Kandidat Hakim MA yang Disetujui DPR)

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya DPR hanya memberikan pendapat ‘setuju’ atau tidak terhadap nama-nama yang diusulkan KY. Namun prakteknya, DPR masih menggelar tanya jawab sebagaimana layaknya uji kepatutan dan kelayakan yang selama ini dijalankan. Nama-nama yang disetujui akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, nama-nama itu akan diserahkan secara administratif kepada pemerintah untuk diangkat jadi hakim agung definitif.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua