Senin, 27 Januari 2020

Rasionalitas Mutu Advokat Indonesia Oleh: Mancur F Sinaga*)

​​​​​​​Tidak mungkin air keluar dari batu karena batu tidak memproduksi air. Tidak mungkin lahir sesuatu dari ketiadaan. Maka tidak mungkin lahir karya terbaik advokat dari advokat yang tak bermutu.
RED
Mancur F Sinaga. Foto: Istimewa

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan status advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Status tersebut sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya, yakni: hakim, jaksa, dan polisi.

 

Kesejajaran dimaksud baik dilihat dalam posisinya yang strategis ikut menentukan tujuan hukum yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Maka eksistensi advokat tidak boleh tidak harus mendapat perhatian yang sangat serius dari semua pihak, terutama dari negara, yang keseluruhannya demi memastikan profesi ini ikut berkontribusi dalam terciptanya masyarakat beradab hukum yang adil, bukan sebaliknya.

 

Ungkapan "Let's kill all the lawyers'' oleh William Shakespeare dalam sebuah adegan seninya telah lama dimaknai keliru oleh banyak orang. Kalimat itu sesungguhnya merupakan ungkapan Dick The Butcher yang adalah seorang pengikut pemberontak Jack Cade yang berniat menggulingkan kekuasaan Raja Henry VI saat itu.

 

Membunuh semua ahli hukum menurut pemberontak ini adalah satu-satunya jalan untuk merebut kekuasaan. Maklum pengacara dan ahli hukum pada zaman itu identik dengan pemberani yang cerdas yang tak akan membiarkan kelaliman terjadi. Kalimat singkat tersebut oleh Shakespeare merupakan pujian dan sikap hormatnya kepada ahli hukum bahwa karena peran mereka seperti pengacara dan hakimlah keadilan dapat hadir dalam masyarakat.

 

Sayangnya kemudian, di berbagai belahan dunia jamak terdengar perilaku-perilaku negatif advokat yang bertolak belakang dari latar belakang sejarah keberadaannya. Satu pujian legendaris di atas pun dilumat habis oleh sindiran-sindiran lain kemudian. Berikut ini adalah kutipan kalimat yang menunjukkan makna sebaliknya dari Shakespeare di atas: Edward Ward: A good lawyer is a great liar. Charles Caleb Colton: "Lawyers Are": A chimney-sweeper who has no objection to dirty work, because it is his trade. Benjamin Franklin: A countryman between two lawyers is like a fish between two cats. Ada juga parodi yang sangat menggelitik ketika a man was prosecuted,  the judge asked him, "Don't you need a lawyer?" To which he replies, "No, I don't need any, I'm going to tell the truth."

 

Adalah kontradiksi yang amat naïf karena terlalu banyak lagi sindiran yang ditujukan kepada profesi ini. Di Indonesia pun, kita kekurangan bahkan krisis tokoh pioneer hukum dari kalangan advokat itu sendiri. Sebaliknya, sesekali nama advokat menonjol ke pemberitaan lebih karena ikut terlibat dalam konspirasi pelanggaran hukum, obstruction of justice, dan perilaku-perilaku lain yang tak mencerminkan kedewasaan pribadi dan intelektualitas.

 

Proses Menjadi Advokat

Seperti profesi hakim, profesi advokat disebut sebagai profesi mulia (officium nobile). Sebuah “lebeling” dan identikasi yang terdengar agung, sekaligus menggugat tanggungjawab. Penyandang profesi ini layak berbangga hati sebagai manusia karena kualitas mulialah puncak kualitas kemanusiaan (acme). Namun apakah penyematan officium nobile itu sebagai cita-cita yang dituju setiap advokat (telos) atau kualifikasi-kualitas yang harus melekat (inherent) pada diri setiap advokat? Sejauh ini, tidak nampak menonjol bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa setiap penyandang profesi advokat adalah berkualitas mulia sebagaimana mestinya di Indonesia.

 

Ada apa dengan advokat kita yang adalah sarjana hukum itu? Menurut J.E Sahetaphy dalam pengantar bukunya berjudul Runtuhnya Etika Hukum, bahwa ada pandangan dan persepsi keliru tentang sarjana hukum yang tanpa disadari diabadikan oleh para sarjana hukum itu sendiri. Persepsi dimaksud kurang lebih bahwa fakultas hukum tidaklah selalu pilihan prioritas calon mahasiswa yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi, tetapi untuk tidak mengatakan sebaliknya.

 

Padahal anggapan dan fakta negatif atas sarjana hukum (cikal bakal penegak hukum) sejak dari bangku kuliah itu sesunguhnya merupakan ironi besar mengingat peran sarjana hukum yang begitu fundamental dalam bernegara dan bermasyarakat. Seorang sarjana hukum misalnya harus mampu mencerna hingga merumuskan semua hasil remifikasi pembicaraan ekonomi, tehnik, dan lain-lain dalam konstruksi hukum yang akurat dan sahih. Yang untuk itu, di samping mutu integritas yang tak dapat ditawar-tawar, sarjana hukum haruslah memiliki dasar inteligensia yang tinggi.

 

Persepsi lain yang berkarat menurut Sahetaphy bahwa sarjana hukum meluruskan yang bengkok dan membengkokkan yang lurus. Dan Sahetaphy kemudian berotokritik bahwa Indonesia yang bangga dengan Pancasila malah mencatat sejarah bahwa para sarjana hukum yang seharusnya pandai berargumentasi ternyata lebih terampil bertinju.

 

Menjadi advokat di Indonesia tidaklah terlalu sulit bahkan boleh dikata terlalu mudah diraih bila dikaitkan dengan tugas dan fungsinya yang rumit dan berat. Aspek "pengadaannya" (rekrutmen), belum menunjukkan variable-variabel kualifikatif yang menyakinkan menghasilkan mutu-mutu terbaik. Singkatnya, mekanisme rekrutmen selama ini, kualifikasi dan rangkaian proses menjadi advokat belum menunjukkan bahwa profesi ini harus orang-orang yang terpilih (born to be) karena harus memenuhi standar yang tinggi.

 

Tentu saja pengalaman perjalanan setiap advokat yang melewati berbagai fase sejak pendaftaran mahasiswa hukum hingga lulus menjadi sarjana hukum tentu berbeda satu sama lain. Tetapi di antara perbedaan-perbedaan itu terdapat faktor-faktor yang menunjukkan absensi prioritas mutu, setidak-tidaknya pada fase seleksi menjadi advokat.  Padahal, sebagai calon dan praktisi hukum tentu bakal menghadapi berbagai situasi dan gejolak yang kerap menguji kedalaman dan keluasan intelektualitas (horizon content knowledge), dan juga daya tahan pribadi (personal integrity) dari berbagai gempuran, baik yang menantang kekuatan fisik dan saraf psikologis maupun yang bernuansa godaan dan nikmat.Kompetensi itu hanya mungkin ada dalam diri orang tertentu yang tentu tak mungkin tertemukan dari proses yang sembarangan.  

 

Profesi hukum sekali lagi harus orang-orang terpilih karena dari tangan mereka dapat menentukan masa depan hingga hidup mati seseorang. Karena itu tugas dan tanggung jawab ini tak pantas diberikan kepada sembarang orang yang sedang mencari kerja biasa (job seeker), tetapi kepada mereka yang telah memiliki potensi lahiriah sebagai kurnia, rahmat, anugerah, dan sebutan lain yang menunjukkan keistimewaan (gift).

 

Tingkah Elit Organisasi dan Negara Harusnya Hadir

Keberadaan beberapa organisasi advokat juga merupakan penyebab lain mutu buruk advokat dapat semakin menjadi-jadi. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa keberadaan beberapa organisasi advokat belakangan ini merupakan bukti keterpecahan di antara elit organisasi oleh sebab ketidak-dewasaan. Satu sama lain mengaku sebagai organisasi yang sah sekaligus menyangkal keberadaan organisasi advokat lain.

 

Dari keterpecahan itu muncul fenomena kesamaan yakni sama-sama berupaya merebut, menambah dan menambah lagi jumlah anggota baru organisasi. Untuk itu organisasi advokat semakin getol melakukan rekrutmen dengan rajin menyelenggarakan ujian advokat. Di samping untuk meningkatkan jumlah anggota, aspek lain seperti pemasukan organisasi melalui setor dana dari anggota untuk mendapatkan dan memperpanjang kartu anggota, juga pantas ditengarai sebagai sesuatu yang paling menarik dalam hal ini. Masalah yang berlarut-larut ini pun berubah menjadi kasus yang tiba di pengadilan.

 

Dari ego sempit dan kekanakan beberapa orang kesohor atau petinggi advokat, nyata menimbulkan beberapa hal kacau balau, termasuk dan terutama karena mutu advokat tidak mendapat perhatian atau ditelantarkan. Nampaknya pertengkaran antar elit organisasi yang sesungguhnya adalah konflik individu masih dipandang sebagai sebuah komedi berorganisasi. Belum banyak yang berhasil melihat ini sebagai sebuah masalah besar negara yang merugikan bahkan mengancam banyak hal.

 

Lebih tragis lagi, bila ada pihak-pihak terutama dari kalangan advokat itu sendiri, justru memandang perseteruan ini sebagai persaingan orang-orang besar yang menarik, bukan sebaliknya mampu menadainya sebuah pertengkaran khas remaja yang tak terdidik. Korban dari kemelut tak lucu yang berkepanjangan (antar penegak hukum) ini adalah negara dengan masyarakatnya. Karena sebagaimana disebut sebelumnya, bahwa advokat terlibat langsung dalam menentukan hidup masyarakat.

 

Agenda dan proses penghasil advokat yang tidak bermutu akan tetap berproduksi bila tidak dihentikan. Sementara dari organisasi-organisasi advokat itu sendiri, tidak nampak nyata aksi yang menunjukkan bahwa organisasi-organisasi dimaksud sedang berproses progresif menuju kualitas advokat yang lebih baik. Mengingat tugas dan fungsi advokat tidak untuk yang lain termasuk tidak hanya untuk dirinya sendiri seperti warga biasa, tetapi bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka pihak ketiga, dalam hal ini, negara wajib ikut bertanggungjawab atas eksistensi dan mutunya.

 

Sebaliknya adalah sebuah sikap yang keliru bila negara membiarkan atau menyerahkan penyelenggaraan profesi ini sepenuhnya pada dinamika profesi biasa dan kebebasan berorganisasi oleh profesi biasa tanpa indikator yang terukur bahwa organisasi mampu mengurus dirinya sendiri. Fakta terang menunjukkan bahwa organisasi advokat di Indonesia masih diwarnai konflik antar organisasi, maka untuk itu belum waktunya organisasi ini dianggap telah tumbuh menjadi organisasi profesi yang dewasa, tetapi sebaliknya masih memerlukan perhatian serius negara.

 

Rasionalitas

Dari sedikit kenyataan yang dipaparkan di atas, tak sulit memahami eksistensi advokat kita dengan segala kualitasnya. Sangat terang bahwa fakta-fakta terkait advokat kita tidak lahir dari ruang hampa melainkan produk sebab akibat yang terang benderang dapat diidentifikasi oleh nalar. Darinya dapat ditandai sebagai alarm pengingat bahwa kenyataan buruk berhukum kita bukan sebuah kebetulan atau takdir, melainkan sebuah konsekuensi logis yang dapat diurai secara terperinci.

 

Dengan kata lain, bila merujuk sistem dan sub-sistem hukum ala Lawrence Friedman, fakta substansi, struktur, hingga budaya berhukum kita adalah sesuatu hal yang terprediksi, bahwa mutu buruk berhukum kita merupakan output sistemik dari pengadaan personalia hukum itu sendiri. Itulah fakta yang harusnya mampu membungkam para "pengkotbah" yang terlalu yakin dapat menyembuhkan penyakit ini dengan nasihat-nasihat pertobatan atau perubahan perilaku.

 

Kita gagal mampu melihat bahwa keburukan berhukum kita berpangkal dari proses "pengadaan manusia" sejak dari fase awal, bahkan sejak saat penerimaan mahasiswa di fakultas hukum. Pada dasarnya adalah potensi. Tidak mungkin air keluar dari batu karena batu tidak memproduksi air. Tidak mungkin lahir sesuatu dari ketiadaan. Maka tidak mungkin lahir karya terbaik advokat dari advokat yang tak bermutu.

 

Dikutip dari wikipedia.org bahwa rationality is the quality or state of being rational  that is, being based on or agreeable to reason. Rationality implies the conformity of one's beliefs with one's reasons to believe, and of one's actions with one's reasons for action. Rasionalitas senantiasa hanya menonjolkan adanya alasan atas adanya sesuatu, yakni selalu ada penyebab yang masuk akal bahkan logis yang mendahului sebelum adanya sebuah kenyataan. Dengan kata lain, segala yang ada di ujung proses merupakan akumulasi dari berprosesnya potensi-potensi.

 

Paparan sederhana ini dapat menjadi pembuka wawasan kita bahwa kebutuhan real sesunguhnya menampak begitu jelas yakni meminta kualifikasi kualitas advokat yang baik, sekaligus menolak dengan tegas pembelaan diri yang berkelit lalu bersembunyi di balik tirai irrasionalitas. Kita terlalu kecil bila tak mampu mengatakan bahwa keberadaan mutu advokat yang belum merata baik ini adalah hasil dari proses yang kurang baik yang nyata-nyata terlihat. Profesi ini dan semua yang terkait dengan ini masih harus berbenah diri untuk pantas disebut profesi mulia. Hal itu harus nampak rasional sejak dari proses seleksi yang ketat dan terukur. Sebab tidak mungkin menemukan produk unggul dari bibit dan ekosistem yang buruk.

 

Situasi chaotic di atas menggugat urgensi nalar dan akal sehat harus segera ditempatkan di barisan terdepan. Bahwa antara bahan baku hingga fase proses produksi dengan peruntukannya masih nampak buram bahkan tidak masuk akal (chaos, mayhem). Menerima, bertahan, dan melanjutkan penggunaan sesuatu yang telah teridentifikasi sebagai serpihan kerusakan tidak lagi dapat dimaklumi sebagai kebodohan saja melainkan merupakan sebuah kejahatan.

 

*)Mancur F. Sinaga, Dosen Filsafat Hukum dan Etika Profesi di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta.

 

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua