Senin, 27 Januari 2020

Pintu Masuk Menjerat Sunda Empire

Kendati belum sampai taraf kejahatan pidana, Riri beranggapan bahwa alasan untuk memidanakan Sunda Empire sebetulnya sudah terlihat jelas.
CT-CAT
Ketua Bidang Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Hj. Nyi Rd. Riri Purbasari Dewi S.H., LL.M, MBA.

Belum reda pemberitaan tentang satu kerajaan baru bernama Keraton Agung Sejagat, di Bandung, Jawa Barat—publik kembali dihebohkan dengan kehadiran Sunda Empire-Earth Empire (selanjutnya disebut Sunda Empire). Perkumpulan yang mengklaim dirinya sebagai anggota kekaisaran bumi dan matahari ini mendadak viral, setelah diunggah oleh salah satu akun di platform media sosial, Facebook.

 

Kendati sama-sama memiliki nama berunsur sama, ‘Sunda’, Sunda Empire tidak memiliki keterkaitan khusus dengan suku Sunda. Dinamakan demikian, sebab anggotanya percaya—Sunda Empire telah melalui serangkaian proses kekaisaran secara turun-temurun, dari dinasti ke dinasti. Adapun pada saat ini, Sunda Empire telah memasuki periode Dinasti Sundakala.

 

Hj. Nyi Rd. Riri Purbasari Dewi S.H., LL.M, MBA, seorang advokat berpengalaman yang kini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) mengatakan, secara pribadi ia malu sebab Sunda sering kali dikaitkan dengan sebuah ‘empire’ yang keberadaannya tidak sesuai fakta sejarah dan tidak ditunjang oleh hasil kajian ilmiah apa pun. “Berbagai pernyataan mereka patut dicurigai sebagai pembodohan,” katanya.

 

Dalam keterangan lebih lanjut, Riri menilai bahwa ‘pembodohan’ ini sendiri amat bertentangan dengan amanah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia berharap, pihak Kepolisian RI segera menindak Sunda Empire, sebelum menimbulkan efek yang merugikan masyarakat maupun negara.

 

Pasal Penistaan Bendera Negara

Secara administratif, Sunda Empire memang tidak terdaftar sebagai mitra pemerintah Kota Bandung. Selain itu, aktivitas yang dilakukan juga belum sampai pada taraf kejahatan pidana. Namun, Riri beranggapan bahwa alasan untuk memidanakan Sunda Empire sebetulnya sudah terlihat jelas.

 

Dalam beberapa acara televisi, video, dan foto media sosial, misalnya. Seorang petinggi Sunda Empire kerap tampil dengan jas bergaya militer. Di bagian lengan kanan, terpasang sebuah badge bendera merah-putih yang di atasnya ditambahkan sebuah gambar.

 

“Penggunaan bendera merah-putih bergambar ini juga dapat kita lihat di spanduk yang ramai-ramai dibentangkan para anggota dan petinggi Sunda Empire dalam acara di Bandung. Secara hukum, perbuatan ini dilarang oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan,” Riri menambahkan.

 

Merujuk pada undang-undang tersebut, dalam Pasal 24 huruf d, telah tertulis dengan jelas:

 

“Setiap orang dilarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apa pun pada Bendera Negara.”

 

Berdasarkan pada pasal tersebut, Riri mendorong pihak kepolisian untuk menindak hukum Sunda Empire. “Segera jerat Sunda Empire dengan pasal Penistaan Bendera Merah Putih. Sebab, jika dibiarkan, masyarakat akan menjadi apatis terhadap aparat penegak hukum, bahkan bisa mencurigai ini sebagai usaha pengalihan isu atau preseden buruk di kemudian hari,” pungkas dia.

 

Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua