Pemerintah menilai PT Taspen dalam kewenangannya melaksanakan program jaminan yang diperuntukkan bagi pekerja/pegawai pada kementerian/lembaga negara termasuk pejabat dan pensiunan ASN/PNS. Berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang melaksanakan program jaminan bagi para pekerja selain pekerja negara.
“Saat ini, regulasi program jaminan sosial yang dilaksanakan PT Taspen berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM Ardiansyah mewakili Pemerintah dalam sidang lanjutan uji materi UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) terkait peralihan PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan di ruang sidang MK, Senin (16/1/2020) lalu seperti dikutip situs resmi MK.
Menurut pemerintah, dengan berbedanya regulasi antara program jaminan sosial PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, maka menjadi tidak jelas kerugian apa yang akan dialami para pemohon dalam perkara ini. Baca Juga: Mantan Wakil Ketua MA Dkk ‘Gugat’ Peralihan PT Taspen ke BPJS
Ardiansyah menguraikan sebelum adanya BPJS yang berdasarkan UU BPJS, Indonesia telah menyelenggarakan beberapa program jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta dan PNS. Bagi PNS telah dikembangkan program dana tabungan dan asuransi pegawai negeri yakni PT Taspen. Sedangkan untuk program asuransi kesehatan dikelola dan diberikan PT Askes.
Kemudian, kedua bentuk jaminan ini melebur menjadi BPJS Kesehatan dan beroperasi dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, termasuk bagi PNS. Sedangkan PT Taspen diberikan kewenangan untuk melaksanakan program hari tua dan program pembayaran pensiun PNS sampai dengan pengalihan menjadi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat hingga 2029.
Diakui Ardiansyah, dibentuknya badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan UU BPJS merupakan badan yang ditunjuk untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
“Sekalipun PT Taspen diatur sebagai lembaga penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN. Namun, keberadaannya sebagai perusahaan perseroan yang dibentuk pemerintah masih diakui keberadaannya dalam melaksanakan tugas-tugas selama masa peralihan sesuai dengan UU BPJS,” terang Ardiansyah.