Selasa, 28 Januari 2020

Cara Mahasiswa Gunakan Hak Konstitusional Hingga Dokumen Notifikasi Merger-Akuisisi

Pemblokiran 299 domain entitas illegal oleh Bappebti hingga jawaban KPK soal buronnya Harun Masiku juga masih menghiasi pemberitaan.
RED
Ilustrasi: BAS

Pemohon gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berasal dari beragam profesi. Mulai dari satuan pengamanan, buruh, mahasiswa hingga praktisi. Substansi pengujian juga beragam, mulai dari korupsi hingga persoalan pendidikan. Tentu hasilnya ada yang sesuai harapan pemohon, ada pula yang kandas.

 

Selama MK berdiri, Hukumonline berhasil memotret perjalanan uji materi yang diajukan khusus oleh para mahasiswa. Potret ini dirangkum dalam sebuah artikel berseri dengan tema “Mahasiswa Bergerak”. Tulisan pembuka serial ini berjudul “Ini Zamannya Mahasiswa Tuntut Hak Konstitusional, Bung!”.

 

Artikel lainnya yang patut dibaca pembaca Hukumonline adalah mengenai kesiapan pengusaha dalam menghadapi implementasi Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 khususnya berkaitan dengan pelaksanaan merger dan akuisisi. Seluruh artikel ini dapat menjadi cerita tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

 

Adapun lima berita menarik yang layak diperhatikan berdasarkan pemberitaan Hukumonline dapat disimak berikut.

 

  1. Ini Zamannya Mahasiswa Tuntut Hak Konstitusional, Bung!

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia berdiri, tercatat tak kurang dari 20 putusan hasil upaya pengujian undang-undang oleh kalangan mahasiswa. Adakalanya mahasiswa mengajukan sendiri permohonan, tetapi dalam perkara lain mereka bergabung dengan pemohon non-mahasiswa.

 

Rupanya kini mahasiswa tak sekadar hobi turun ke jalan untuk unjuk rasa membela hak masyarakat. Mereka mulai datang ke pengadilan untuk menuntut hak konstitusional dan kepentingan yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Apa saja UU yang pernah diajukan uji materi oleh mahasiswa, silakan diklik subjudul di atas.

 

  1. Bappebti Blokir 299 Domain Entitas Ilegal Sepanjang 2019

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memblokir 299 domain situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) sepanjang tahun 2019. Pemblokiran bertujuan untuk mewujudkan persaingan usaha sehat dalam kegiatan perdagangan berjangka. Pada Desember 2019, Bappebti telah memblokir sebanyak 44 domain situs entitas ilegal.

 

Mau tahu lebih jauh domain apa saja yang telah diblokir Bappebti? Silakan diklik subjudul di atas.

 

  1. Dicecar Buronnya Harun Masiku, Begini Jawaban KPK

Nama politisi PDIP Harun Masiku terus menjadi sorotan publik sejak berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap Komisoner KPU Wahyu Setiawan. Sebab, keberadaan Harun Masiku masih teka-teki. Padahal, kabar terakhir Ditjen Keimigrasian menyatakan Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Ironisnya, hingga kini, KPK belum menemukan keberadaan Harun Masiku di dalam negeri.

 

Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan pimpinan dan Dewan pengawas KPK, sejumlah anggota dewan mempertanyakan gagalnya KPK menangani kasus tersebut sejak awal. Bagaimana isi pertanyaan para anggota Komisi III dan jawaban pimpinan KPK, silakan klik subjudul di atas.

 

  1. Dokumen Minimum Notifikasi Merger dan Akuisisi Diatur Lebih Rigid, Pelaku Usaha Harus Siap

Pelaku Usaha diminta lebih Siapdalam melaporkan transaksi merger dan akuisisi kepada Komisi Pemantau Persaiangan Usaha (KPPU). Hal ini dikarenakan menyusul terbitnya Peraturan Komisi KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Silakan klik subjudul di atas untuk lebih tahu jelasnya.

 

  1. Harmonisasi Regulasi Produk Halal di RUU Cipta Lapangan Kerja

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebut-sebut masuk dalam bagian UU yang akan diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Saat ini draft RUU Cipta Lapangan Kerja tengah dibahas oleh pemerintah. Kabarnya draft RUU tersebut siap diserahkan ke DPR dalam waktu dekat.

 

Sebelumnya beredar informasi jika RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menghapus kewajiban sertifikasi halal seperti yang tercantum di dalam UU JPH. Namun dikutip dari dokumen naskah akademis edisi pertama yang diperoleh hukumonline, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan kerja hanya memasukkan beberapa pasal dari UU JPH yakni Pasal 26, Pasal 47, Pasal 50,dan Pasal 51. Simak selengkapnya dengan klik subjudul di atas.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua