Selasa, 28 January 2020

Relaksasi Izin Lingkungan Hidup Lewat Omnibus Law Dinilai Tak Tepat

Seharusnya jika omnibus law meng-addres soal proses maka bukan instrumen enviromental safeguard-nya yang dihapus.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: HGW

Pemerintah menyatakan jika Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertujuan untuk mempercepat proses perizinan untuk mendukung investasi dan pembangunan dengan menyederhanakan peraturan perizinan dan menghilangkan barier yang ada dalam proses perizinan.

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melihat potensi kemungkinan kelemahan dalam perencanaan omnibus law. Salah satu kelemahan tersebut adalah dinegasikannya aspek perlindungan lingkungan hidup. 

 

Menurut rancangan omnibus law cipta lapangan kerja yang sempat beredar, pemerintah akan mengubah paradigma izin berusaha dari pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis risiko. Selain itu, akan dihapus sejumlah izin dan persyaratan yang dianggap dapat menghambat investasi. 

 

ICEL menilai lingkungan hidup dianggap sebagai salah satu risiko dalam perizinan berusaha. Sebagai konsekuensinya, pengaturan terkait perlindungan lingkungan hidup tampaknya menjadi target utama yang ingin diubah dan disederhanakan. ICEL mengidentifikasi sejumlah perubahan terkait lingkungan hidup yang akan diatur dalam omnibus law cipta lapangan kerja. 

 

Pertama, menggolongkan persyaratan izin usaha/kegiatan berdasarkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan menjadi usaha yang berisiko rendah, menengah dan tinggi. Untuk usaha yang berisiko rendah, hanya perlu pendaftaran. 

 

Sementara usaha yang berisiko menengah perlu izin usaha dan studi dampak lingkungan berupa pengisian dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang dibuat standarnya oleh pemerintah.

 

Kemudian untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi, perlu izin usaha dan studi dampak lingkungan serupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan kerangka acuan yang dibuat standarnya oleh pemerintah. 

 

(Baca: Pemerintah Luruskan Sejumlah Isu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja)

 

Terkait AMDAL, Asisten Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan melalui omnibus law AMDAL tidak akan dihapus tapi dikembalikan kepada fungsi awalnya. 

 

“Kita ingin mengembalikan AMDAL ini ke khitah. Lewat omnibus law kita kembalikan AMDAL sebagai syarat ijin usaha. Bukan sebagai ijin itu sendiri,” ujar Dida dalam disukusi mengenai Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Poros Perceoatan Investasi, Selasa (28/1), di Jakarta. 

 

Perubahan kedua yang diidentifikasi ICEL adalah menghilangkan terminologi izin lingkungan, dan izin lingkungan tidak lagi menjadi syarat penerbitan izin usaha. Ketiga, memperkuat pengawasan dengan mengutamakan pendekatan pembinaan dalam merespons pelanggaran. 

 

Keempat, meniadakan sanksi pidana bagi pelanggaran izin. Pelanggaran ini hanya akan diberikan sanksi administratif. Kelima, membatasi keterlibatan masyarakat. Jika materi ini benar akan masuk dalam omnibus law cipta lapangan kerja, ICEL menilai akan berdampak pada upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. 

 

Ditambah lagi apabila proses pembuatannya dilakukan tanpa mengakomodasi prinsip-prinsip lingkungan, berbagai instrumen perlindungan lingkungan dan kondisi pengelolaan lingkungan di Indonesia dikhawatirkan akan bertolak belakang dengan upaya perlindungan lingkungan.

 

Menurut salah satu pendiri ICEL yang saat ini merupakan CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, Mas Ahmad Santosa, mengungkapkan, seharusnya jika omnibus law ini mengaddres soal proses maka bukan instrumen enviromental safeguard nya yang dihapus. 

 

“Kalau omnibus law itu meng-addres soal proses, jangan izin lingkungannya yang dihapus, jangan AMDAL nya yang dikecilkan. Kita perlu meng-addres prosesnya. Jangan masuk substansi,” terang pria yang kerap disapa Ota.

 

Menurut Ota, yang paling penting saat ini adalah melihat problem implementasi dari proses penerbitan AMDAL. Ia mengungkapkan di wilayah ASEAN saat ini, perkembangan jumlah AMDAL sangat luar biasa. Hal ini didukung oleh proses yang lebih efektif. Ota mengatakan dampak dari pertumbuhan jumlah AMDAL tersebut adalah masuknya investasi ke sejumlah negara. Salah satunya Vietnam.

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kemitraan yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, mengatakan jika pemerintah ingin memperkuat pengawasan dengan menggunakan pendekatan pembinaan dalam merespons pelanggaran, banyak sekali kasus korupsi di daerah terjadi terkait dengan penerbitan izin usaha. “Hal ini harus menjadi perhatian,” ungkap Laode.

 

Jika tujuan dari paket omnibus law ini adalah menyederhanakan proses sehingga menarik investasi, Zulvian Syafrian dari INDEF mempertanyakan motif pemerintah dengan merelaksasi izin lingkungan hidup. “Investor sektor apa yang mau kita tarik lewat relaksasi izin lingkungan?” ungkap Zulvian. 

 

Menurut Zulvian, jika pemerintah serius menarik investasi, seharusnya tidak dengan jalan merelaksasi rezim perizinan lingkungan. Jika sektor energi menjadi prioritas, arah investasi yang mesti digenjot adalah investasi untuk energi baru terbarukan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua