Rabu, 29 January 2020

Pembentukan DKN Dinilai Potensi Tumpang Tindih dengan Lembaga Lain

Seperti Kemenkopolhukam, Wantannas dan Lemhanas. Pemerintah diusulkan bentuk DPN sebagaimana mandat UU Pertahanan. Diusulkan, daripada membentuk DKN lebih baik pemerintah membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sebagaimana mandat Pasal UU Pertahanan Negara.
Ady Thea DA
Kantor Komnas HAM di Jakarta. Foto: RES

Wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) kembali bergulir. Koalisi organisasi masyarakat sipil seperti Imparsial, KontraS, dan PBHI menilai kebijakan itu tidak tepat. Sekjen PBHI Julius Ibrani mengatakan pembentukan DKN tercantum dalam RPJMN 2015-2019, tapi sampai akhir periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pembentukan DKN tidak tercapai. Bahkan sekitar 2009 saat pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas), isu DKN sempat mencuat.

 

Pria yang disapa Ijul itu melanjutkan meski pemerintah berencana membentuk DKN dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Menurutnya, langkah itu dilakukan karena pembentukan DKN melalui RUU Kamnas kandas. “Ini kebiasaan buruk pemerintah ketika RUU tidak tuntas karena ditolak masyarakat, pemerintah melewati jalan lain yakni membuat peraturan perundang-undangan yang minim partisipasi publik,” katanya dalam diskusi di Komnas HAM Jakarta, Senin (28/1/2020).

 

Ijul mencatat sampai saat ini organisasinya dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain belum mendapat undangan dari pihak pemerintah untuk membahas rencana tersebut. Bahkan, draft Perpres pembentukan DKN itu juga belum dapat diakses publik. Secara umum, Ijul melihat DKN akan berfungsi sebagai lembaga koordinator, dan fungsi tersebut sudah ada di sejumlah lembaga dan kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Dewan Ketahanan Nasional (wantannas), BIN, dan Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres).

 

Bahkan rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden juga masuk dalam forum koordinasi. “Fungsi DKN akan tumpang tindih dengan lembaga lain, dan memboroskan anggaran negara,” ujar Ijul.

 

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, membenarkan pembentukan DKN sempat disinggung dalam pembahasan RUU Kamnas. DPR periode 2014-2019 menolak RUU Kamnas karena rumusannya tidak jelas dan multitafsir. Pembentukan DKN juga berpotensi tumpang tindih dengan kementerian dan lembaga lain. Jika DKN ini maksudnya seperti Komisi Keamanan Nasional (National Security Council) di beberapa negara seperti Amerika Serikat, menurut Charles tidak tepat karena negara tersebut tidak memiliki kementerian yang bertugas melakukan koordinasi seperti Kemenkopolhukam.

 

Bagi Charles, jika pemerintah ngotot ingin membentuk DKN, maka keberadaan Kemenkopolhukam patut dipertimbangkan. Jika ingin membentuk DKN, Charles mengusulkan agar pemerintah melakukannya melalui proses legislasi di DPR. “Jika mau membentuk DKN, buat saja RUU Kamnas biar dibahas bersama DPR dan masyarakat,” usulnya.

 

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf khawatir karena pembentukan DKN akan dilakukan lewat Perpres. Menurutnya, Perpres bersifat subjektif, tergantung kemauan Presiden. Sebelum membentuk DKN, Al meminta pemerintah untuk menjelaskan konsep Kamnas yang dimaksud. Setelah konsep itu jelas arahnya, kemudian layak untuk dibahas pembentukan DKN. “Ini ibaratnya pedomannya belum ada, tapi strukturnya mau dibangun,” katanya.

 

Daripada membentuk DKN, Al mengusulkan pemerintah membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sebagaimana mandat Pasal 15 ayat (1) UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurutnya, UU Pertahanan Negara sudah memberi konsep yang jelas tentang DPN, sehingga memudahkan pemerintah karena yang diperlukan hanya membentuk struktur DPN. Fungsi DPN juga jelas lingkupnya yakni fokus di sektor pertahanan. Berbeda dengan DKN yang lingkupnya sangat luas karena mencakup semua sektor keamanan.

 

“DKN berpotensi seperti Kopkamtib di masa pemerintahan orde baru,” sebutnya.

 

Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menegaskan proses pembentukan DKN harus terbuka dan akuntabilitasnya terukur. Dia mengusulkan agar pemerintah melaksanakan amanat UU No.3 Tahun 2002 yakni membentuk DPN yang tugasnya sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan komponen pertahanan negara. “Pemerintah perlu meninjau kembali rencana pembentukan DKN. Lebih tepat pemerintah membentuk DPN,” paparnya.

 

Anam menyoroti persoalan pembatasan HAM yang sering dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan dengan merujuk siracusa principle. Menurutnya, pemerintah salah dalam menerjemahkan public safety dalam siracusa principle yakni “keamanan publik.” Seharusnya public safety itu diterjemahkan sebagai keselamatan publik. Karena penerjemahan itu maknanya jadi berbeda, akibatnya setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah terkait pembatasan HAM selalu merujuk keamanan publik, bukan keselamatan publik.   

 

“Misalnya dalam situasi darurat militer, hak kebebasan berekspresi seperti demonstrasi bisa dibatasi dalam rangka keselamatan publik atau keselamatan orang yang ingin melakukan demonstrasi itu. Bukan dalam rangka keamanan publik,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua