Rabu, 29 Januari 2020

Pembentukan DKN Dinilai Potensi Tumpang Tindih dengan Lembaga Lain

 

Daripada membentuk DKN, Al mengusulkan pemerintah membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sebagaimana mandat Pasal 15 ayat (1) UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurutnya, UU Pertahanan Negara sudah memberi konsep yang jelas tentang DPN, sehingga memudahkan pemerintah karena yang diperlukan hanya membentuk struktur DPN. Fungsi DPN juga jelas lingkupnya yakni fokus di sektor pertahanan. Berbeda dengan DKN yang lingkupnya sangat luas karena mencakup semua sektor keamanan.

 

“DKN berpotensi seperti Kopkamtib di masa pemerintahan orde baru,” sebutnya.

 

Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menegaskan proses pembentukan DKN harus terbuka dan akuntabilitasnya terukur. Dia mengusulkan agar pemerintah melaksanakan amanat UU No.3 Tahun 2002 yakni membentuk DPN yang tugasnya sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan komponen pertahanan negara. “Pemerintah perlu meninjau kembali rencana pembentukan DKN. Lebih tepat pemerintah membentuk DPN,” paparnya.

 

Anam menyoroti persoalan pembatasan HAM yang sering dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan dengan merujuk siracusa principle. Menurutnya, pemerintah salah dalam menerjemahkan public safety dalam siracusa principle yakni “keamanan publik.” Seharusnya public safety itu diterjemahkan sebagai keselamatan publik. Karena penerjemahan itu maknanya jadi berbeda, akibatnya setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah terkait pembatasan HAM selalu merujuk keamanan publik, bukan keselamatan publik.   

 

“Misalnya dalam situasi darurat militer, hak kebebasan berekspresi seperti demonstrasi bisa dibatasi dalam rangka keselamatan publik atau keselamatan orang yang ingin melakukan demonstrasi itu. Bukan dalam rangka keamanan publik,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua