Kamis, 30 Januari 2020

Tak Miliki Kedudukan Hukum, Pengujian Perubahan UU KPK Kandas

Menurut Mahkamah, uraian kerugian konstitusional tersebut tidak secara spesifik dan aktual terhadap berlakunya pasal yang diujikan.
Agus Sahbani
Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyatakan tidak dapat menerima pengujian sejumlah pasal UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Perkara ini dimohonkan dua advokat atas nama Martinus Butarbutar dan Risof Mario yang memohon pengujian Pasal 12B, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 38, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK terkait  

 

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan putusan bernomor 84/PUU-XVII/2019 di ruang sidang MK, Rabu (29/1/2020) seperti dikutip laman MK.  

 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyebutkan para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tidak menuliskan kerugian konstitusional yang sebenarnya diderita dengan berlakunya Pasal 37C ayat (2) Perubahan UU KPK. Para Pemohon hanya mengedepankan mengenai UU KPK dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara dapat mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia.

 

“Menurut Mahkamah, uraian kerugian konstitusional tersebut tidak secara spesifik dan aktual terhadap berlakunya pasal yang diujikan,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan.

 

Para pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas berlakunya UU KPK, namun tidak secara jelas dan detail kerugian sesungguhnya yang diderita oleh para pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya UU KPK.

 

“Sehingga tidak nampak adanya hubungan sebab akibat dari berlakunya UU a quo,” ucap Arief. Baca Juga: Salah Objek, Uji Perubahan UU KPK Kandas

 

Arief melanjutkan para pemohon hanya menyandarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menurut Mahkamah ketentuan dimaksud bukan alas untuk menyatakan kerugian hak konstitusional. Sebab, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berkaitan dengan konsep negara hukum yang sama sekali tidak menerangkan hak-hak konstitusional warga negara.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua