Sabtu, 01 February 2020

12 Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja

Karena dianggap memberikan keistimewaan dan kekebalan hukum bagi pengusaha.
Ady Thea DA
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar unjuk rasa menolak RUU Cipta Lapangan Kerja di Gedung DPR Jakarta, Senin (13/1) lalu. Foto: RES

Sekitar 40 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menolak program pemerintah menerbitkan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka). Mereka diantaranya LBH Jakarta, YLBHI, ICW, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), ICEL, Walhi, Jatam, Green Peace, AMAN, LBH Pers, Solidaritas Perempuan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, Huma, Indonesia for Global Justice (IGJ). 

 

Salah satu perwakilan FRI, Pengacara publik LBH Jakarta Citra Referandum mengatakan setidaknya 12 alasan Koalisi menolak RUU Cilaka ini. Pertama, RUU Cilaka diyakini bakal melegitimasi investasi yang merusak lingkungan dan tidak mensejahterakan masyarakat. Ini terjadi karena pemerintah tidak selektif dalam menarik investasi yang masuk ke Indonesia. Investor yang masuk berpotensi memperluas eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.

 

Kedua, proses penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil. Buktinya, sampai saat ini masyarakat sipil tidak dapat mengakses naskah akademik dan draft RUU omnibus law. Lebih mengerikan lagi, kata Citra, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan RUU Cilaka segera dibahas dalam 100 hari kerja.

 

“Ini melanggar Pasal 89 jo 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mewajibkan pemerintah membuka akses segala rancangan peraturan perundang-undangan untuk masyarakat,” kata Citra dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (30/1/2020). Baca Juga: 10 Usulan Buruh untuk RUU Cipta Lapangan Kerja

 

Ketiga, Satgas Omnibus Law yang dibentuk pemerintah bersifat eksklusif dan elitis, sehingga tidak mengakomodasi kelompok masyarakat terdampak atas RUU Cilaka. Citra mencatat dari 138 anggota Satgas sebagian besar berasal dari kalangan pemerintah dan pengusaha.

 

Keempat, menarik kewenangan perizinan dari daerah ke pusat. Koalisi menilai kebijakan ini menciderai otonomi daerah yang berjalan sejak reformasi. Beberapa kewenangan perizinan di daerah yang bakal ditarik ke pusat antara lain, kewenangan pemerintah provinsi mengelola mineral dan batubara, termasuk penerbitan perda dan izin. Padahal, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mendelegasikan berbagai kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah. Sentralisasi perizinan ini menjauhkan pelayanan publik dan menyulitkan penyampaian aspirasi masyarakat.

 

Kelima, celah korupsi semakin lebar dan hak rakyat untuk menggugat terancam hilang. Citra menyebut praktik KKN di sektor perizinan belum mampu dibenahi pemerintah sekalipun telah menerbitkan PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Tapi pemerintah berdalih sistem OSS itu tidak berjalan optimal karena tumpang tindih peraturan perizinan pusat dan daerah, sehingga omnibus law diperlukan untuk membenahi regulasi yang dianggap sebagai hambatan itu.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua