Sabtu, 01 Pebruari 2020

Empat Putusan Ini Berkontribusi Positif terhadap Lingkungan Hidup

 

“Meskipun salinan putusan belum diterima, tapi dalam putusan bernomor 63 P/HUM/2019 itu, MA memberikan pedoman koreksi terhadap substansi Perda RTRW Provinsi Riau,” lanjutnya.  

 

Keempat, putusan uji materi Walhi dan PBH Kalimantan terhadap PP No.104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Salah satu substansi yang digugat mengenai kesempatan yang diberikan pemerintah bagi perusahaan perkebunan untuk melanjutkan usaha selama 1 daur tanaman pokok di kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi.

 

Menurut Boy, ketentuan ini menghancurkan habitat asli flora dan fauna yang endemik, dan memperbesar potensi bencana. “Kawasan hutan dengan fungsi lindung harusnya memberikan perlindungan dan memastikan kelanjutan kesuburan tanah, bukan malah dikorbankan untuk investasi,” paparnya.

 

Meski secara umum penegakan hukum lingkungan hidup beberapa tahun ini belum baik, tapi Boy menilai 4 putusan itu berkontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, tahun 2019 Walhi ikut menginisiasi beberapa permohonan/gugatan seperti uji materi PP No.24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Citizen Lawsuit udara bersih di PN Jakarta.

 

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana, menyoroti rencana pemerintah menyederhanakan regulasi melalui mekanisme omnibus law. Dua RUU yang dikejar pemerintah untuk selesai dalam waktu dekat yakni RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan RUU Perpajakan. Wahyu melihat sejak awal omnibus law ditujukan untuk memberi karpet merah bagi investasi. Hal ini tercermin dari Satgas Omnibus Law yang dibentuk pemerintah isinya sebagian besar perwakilan pemerintah dan pebisnis.

 

Wahyu menyebut substansi RUU Cilaka sebagaimana dipaparkan pejabat pemerintah dalam sejumlah kesempatan menuai polemik di masyarakat. Dalam hal ini Walhi mengkritik antara lain rencana mengubah sanksi pidana dengan sanksi administratif. Menurut Wahyu, jika RUU Cilaka disahkan, maka pelanggaran terhadap amdal dan izin lingkungan hanya diminta tanggung jawab administratif.

 

“Hal ini bertentangan dengan Pasal 78 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur penjatuhan sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana,” tegas Wahyu.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua