Selasa, 04 Pebruari 2020

Jaminan Pensiun PNS Berisiko Tergerus dalam Peralihan PT Taspen ke BPJS

Peralihan juga dikhawatirkan dapat merugikan secara imateriil karena pada sistem pencairan tunjangan saat ini dianggap sudah mudah bagi para pensiunan PNS.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Sidang gugatan peralihan program jaminan atau tunjangan pensiun dan tabungan hari tua pegawai negeri sipil (PNS) dari PT Taspen (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketengakerjaan saat ini sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).  Gugatan tersebut diajukan oleh 14 pemohon yang merupakan pensiunan pejabat PNS dan PNS aktif, termasuk salah satunya adalah Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Mohammad Saleh bersama 14 orang.

 

Kuasa hukum pemohon, Andi Muhammad Asrun, menjelaskan peralihan ini berisiko merugikan seluruh penisunan PNS karena terdapat pengurangan signifikan jumlah jaminan pensiun yang diterima setiap bulan setelah pengelolaannya dialihkan kepada BPJS Kesehatan.

 

Dia menjelaskan peralihan tersebut akan berdampak penghilangan dan pengurangan nilai tunjangan seperti komponen pensiunan pokok, tunjangan istri, tunjangan beras, tunjangan kematian, tunjangan hari raya, hingga tunjangan pensiun 13.

 

Selain itu, peralihan ini juga dikhawatirkan dapat merugikan secara imateriil karena pada sistem pencairan tunjangan saat ini dianggap sudah mudah bagi para pensiunan PNS tersebut.

 

“Tunjangan yang diterima bisa menyusut misalnya pemohon bisa menerima Rp 4,5 juta per bulan namun dengan beralihnya ini berkurang signifikan. Misalnya tunjangan pensiun 13 yang tadinya diterima ketika dialihkan menjadi tidak ada lagi. Kami berharap MK menyatakan tidak berlaku ketentuan (peralihan) ini,” jelas Asrun, Selasa (4/2).

 

Menurut Asrun, penurunan nilai tunjangan tersebut bertentangan dengan azas pembentukan undang-undang. Seharusnya, pembentukan undang-undang tersebut harus meningkatkan nilai tambah bagi masyrakat. Selain itu, dia  juga menjelaskan peralihan pengelolaan PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lama pada 2029 menimbulkan ketidakpastian hukum.

 

“Aturan ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pemohon terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua