Selasa, 04 February 2020

Jaminan Pensiun PNS Berisiko Tergerus dalam Peralihan PT Taspen ke BPJS

 

Perlu diketahui, para pemohon mengajukan gugatan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada asal 57 huruf f, Pasal 65 ayat 2 dan Pasal 66. Pasal-pasal tersebut menyatakan tentang peralihan pengelolaan tunjangan pensiun dari PT Taspen menjadi BPJS Ketenagakerjaaan. Dengan peralihan tersebut, formula perhitungan komponen tunjangan turut berubah.

 

Untuk perhitungan formula tunjangan pensiun saat ini mengacu pada UU No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sedangkan, saat peralihan nantinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

 

(Baca: Peralihan PT Taspen ke BPJS Dipersoalkan, Ini Tanggapan Pemerintah)

 

Salah seorang pemohon, Achyar Hanafi, menyatakan kekhawatirannya pada peralihan pengelolaan tunjangan pensiun ini. Dia menghitung akan terdapat perbedaan penerimaan drastis dari tunjangan pensiun yang diterima saat ini dibandingkan dengan pengelolaan BPJS yang mengacu PP 45/2015.

 

“Hitung-hitungan saya dihitung berdasarkan gaji pokok, tunjangan istri 10 persen dan tunjangan beras dan lainnya ditotal sekitar Rp 4,6 juta. Kalau saya bandingkan lagi setelah dilihat di BPJS Ketenagakerjaan dasarnya PP 45/2015 pengaturan pokok pensiun maka saya hanya dapat Rp 1,7 juta karena tidak dikenal adanya tunjangan istri dan anak kemudian tunjangan beras juga tidak ada,” jelas Hanafi.

 

Pemohon lainnya, RS Kamso menyayangkan soal peralihan ini karena secara historis PT Taspen dengan PNS sangat berkaitan erat dengan membayar iuran kepada perseroan selama masa pengabdian puluhan tahun. Namun, dengan peralihan ini maka ada kerugian materi tunjangan pensiunan yang diberikan tidak diterima dari jumlah seharusnya.

 

“Taspen dilahirkan oleh PNS sehingga tidak bisa dipisahkan keduanya, ini bagaikan tubuh dan daging. Kerugian imaterial sangat jelas bahwa hubungan baik begitu panjang dikejutkan dengan pengalihan tadi yang menabrak ketentuan efektif dalam UU yangmasih berjalan. Dan lucunya lagi, pengalihan itu menjanjikan paling lama 2029, ini jadi ketidakpastian hukum dan merugikan secara imateri karena mengganggu secara psikologis para pensiunan,” jelas Kamso.

 

Sebelumnya, pemerintah menilai PT Taspen dalam kewenangannya melaksanakan program jaminan yang diperuntukkan bagi pekerja/pegawai pada kementerian/lembaga negara termasuk pejabat dan pensiunan ASN/PNS. Berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang melaksanakan program jaminan bagi para pekerja selain pekerja negara.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua