Selasa, 04 February 2020

Catatan Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan Sepanjang 2019

Munculnya ragam persoalan tersebut disebabkan belum komprehensifnya aturan main pada sektor jasa keuangan khususnya IKNB.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Sektor jasa keuangan menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Persoalan tersebut tidak lepas dari munculnya berbagai pelanggaran hukum pada sektor tersebut seperti industri asuransi, pasar modal hingga financial technology (fintech).Munculnya ragam persoalan tersebut disebabkan belum komprehensifnya regulasi yang menjadi aturan main pada sektor-sektor tersebut.

 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan sektor keuangan di luar perbankan atau industri keuangan non-bank (IKNB) dan fintech masih memerlukan harmonisasi regulasi.

 

"Kami menyadari, penerapan pendekatan pengawasan yang kami kemukakan tadi secara konprehensif telah diterapkan di sektor perbankan yang merupakan hasil reformasi industri perbankan sebagai respons dari krisis tahun 97-98 lalu, sedangkan di sektor IKNB saat ini dalam proses harmonisasi pendekatan pengaturan dan pengawasannya," jelas Wimboh di Gedung DPR RI, Selasa (4/2).

 

Meski demikian, Wimboh menyatakan penegakan hukum tetap diupayakan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas jasa keuangan. Pengawasan dilakukan pada internal sektor yaitu pengawasan terhadap perusahaan oleh masing-masing kompartemen pengawasan dengan berbasis risiko. Dan, pengawasan terintegrasi yaitu pengawasan konglomerasi keuangan yang melibatkan cross sectoral antar sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB). 

 

"Dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan ini juga terdapat forum Komite Stabilitas Sektor Jasa Keuangan antara OJK, Kementrian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan," jelas Wimboh.

 

Berdasarkan catatan OJK,  pengawasan industri perbankan difokuskan pada penguatan permodalan melalui konsolidasi perbankan. Selama tahun 2019, telah terdapat 3 proses merger dari 6 bank umum serta penerbitan 16 izin penggabungan usaha BPR. Selain itu, OJK juga telah melakukan penguatan pengawasan dengan melakukan 229 Fit and Proper Test dan pencabutan 5 izin usaha BPR.

 

Penegakan hukum di industri pasar modal telah dilakukan dengan melakukan pembatasan penjualan reksa dana kepada 36 manajer investasi, pengenaan sanksi administratif kepada 3 Akuntan Publik, serta pembekuan 3 Surat Tanda Terdaftar (STTD) Akuntan dan 1 izin Wakil Perusahaan Efek (WPE). 

 

Untuk industri IKNB, reformasi IKNB telah berjalan sejak 2019 dan akan kami akselerasi. Kami akan segera menyelesaikan reformasi pengaturan dan pengawasan IKNB dengan pembenahan pada manajemen risiko, tata kelola serta perbaikan sistem pelaporan kinerja investasi yang lebih komprehensif.

 

(Baca: Tantangan Industri Fintech, dari Risiko TPPU Hingga Kualitas SDM)

 

Adapun penegakan hukum pada industri IKNB selama tahun 2019 telah dilakukan berupa pengenaan sanksi denda sebanyak 164 kegiatan usaha, pembatasan 37 kegiatan usaha serta pencabutan izin 31 kegiatan usaha.

 

Selain itu, selama tahun 2019, OJK juga telah melakukan 22 penyidikan pada sektor jasa keuangan (17 perbankan, 4 pasar modal dan 1 IKNB) dengan 20 berkas perkara lengkap (P-21) dan 9 perkara dengan putusan hukum tetap (inkracht). 

 

Untuk penegakan perlindungan konsumen, OJK telah melayani permintaan layanan sebanyak 117.009 dengan tingkat penyelesaian sebanyak 97,09%. Adapun Satgas Waspada Investasi telah berhasil melakukan pembekuan sebanyak 1.898 Fintech P2P Lending, penindakan 444 perusahaan investasi ilegal dan 68 gadai ilegal. 

 

Sebagai bentuk perlindungan, OJK juga mengupayakan peningkatan literasi dan membuka akses keuangan masyarakat, melalui berbagai inisiatif OJK telah berhasil meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan, yang dibuktikan dengan hasil survei literasi meningkat dari 29,7% menjadi 38,0% dan inklusi keuangan meningkat dari 67,8% menjadi 76,2% Angka ini telah memenuhi target yang diamanatkan oleh pemerintah.

 

Wimboh menjelaskan pihaknya juga telah memulai strategi reformasi IKNB dimulai sejak tahun 2018, dan mulai tahun 2020 hingga dua tahun ke depan, reformasi akan segera diakselerasi dan difokuskan pada 4 hal. Pertama yaitu reformasi pengaturan dan pengawasan, meliputi peningkatan aspek kehati-hatian, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko serta peningkatan efektifitas pengawasan berbasis risiko. Kedua, reformasi institusional IKNB, yang mencakup reformasi kebijakan entry policy, penetapan status pengawasan dan exit policy.

 

Ketiga, reformasi infrastruktur IKNB yang difokuskan pada pengembangan sistem informasi pengawasan IKNB dan pelaporan kepada OJK serta penguatan kapasitas SDM dan Organisasi. Keempat, penyiapan RUU Program Penjaminan Polis.

 

“Reformasi IKNB ini merupakan strategi penguatan sektor jasa keuangan yang membutuhkan dukungan antar otoritas, pemerintah dan industri jasa keuangan. Dalam mengakselerasi reform IKNB ini, kami juga  didukung technical advisor dari World Bank,” jelas Wimboh.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua