Rabu, 05 February 2020

Cara Pemerintah Menyusun RUU Omnibus Law Dinilai Menakutkan

Kritik publik yang tidak berdasarkan dokumen resmi dari pemerintah merupakan dampak dari terbatasnya akses publik untuk mendapatkan dokumen sejumlah RUU tersebut.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: HOL

Penolakan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang yang dirumuskan pemerintah menggunakan pendekatan omnibus law masih terjadi. Tidak hanya beberapa pemangku kepentingan yang secara langsung akan terdampak oleh pengaturan dalam RUU, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida, pun mempertanyakan dasar pemerintah menggunakan pendekatan ini dalam penyusunan RUU. 

 

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), M. Nur Sholikin, mengungkapkan penggunaan pendekatan omnibus law dalam penyusunan Undang-Undang bukanlah hal yang menakutkan. Sebaliknya menurut Sholikin, cara pemerintah dalam menyusun sejumlah RUU yang menggunakan pendekatan omnibus law lah yang menakutkan.

 

Ia menyoroti langkah pemerintah yang minim melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan empat RUU omnibus law. “Model yang kita lihat sampai saat ini, satgas nya itu tidak kelihatan dari tenaga kerja, lingkungan,” ujar Sholikin dalam diskusi tentang omnibus law, Jumat (31/1), di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta.

 

Menurut Sholikin, keterlibatan stakeholder selain pelaku usaha yang tidak dilibatkan dalam satuan tugas yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan satu catatan. Satgas yang dibentuk untuk melakukan konsultasi kepada publik terkait RUU ini berisikan sejumlah kalangan yang mayoritas berlatar belakang pelaku usaha. Dari 172 nama yang masuk, tidak terlihat perwakilan buruh maupun pegiat lingkungan hidup.

 

Kemudian terkait persiapan, Sholikin menilai urgensitas RUU ini sebenarnya sudah sering diungkap oleh Presiden ke publik. Namun gagasan besar yang diungkap oleh Presiden sekalipun jika disembunyikan dan tidak didialogkan dengan publik tetap akan memiliki dampak terutama bagi pihak-pihak yang diatur di dalamnya. 

 

Sholikin menilai kritik publik yang tidak berdasarkan dokumen resmi dari pemerintah merupakan dampak dari terbatasnya akses publik untuk mendapatkan dokumen sejumlah RUU tersebut. “Akhirnya publik melakukan kritik dengan berandai-andai. Jadi tidak ada dialog dengan pemerintah,” terangnya. 

 

Sholikin menyayangkan penggunaan pendekatan omnibus law dalam menyusun UU kali ini menimbulkan kontroversi. Eksekutif dipandang tidak akuntabel dan partisipatif dalam menyusun RUU. “Permasalahan kita adalah ada metode yang baik tapi belum tentu tepat di terapkan di kita, kemudian dipraktikkan di awal ini dengan cara-cara yang problematik,” ujar Sholikin.

 

(Baca: Dua Lembaga Ini Kesulitan Akses Naskah RUU Cipta Lapangan Kerja)

 

Ke depan, Sholikin menilai perlu adanya penajaman dari sisi substansi ke empat RUU Omnibus Law. Dari sisi kepentingan pekerja dan lingkungan hidup misalnya, bagaimana diskusinya agar mampu mempertemukan kepentingan untuk meningkatkan investasi sementara di sisi lain hak-hak buruh juga terpenuhi secara pasti. “Upah, jam kerja, segala macam harus tetap di lindungi,” ujar Sholikin.

 

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana, mengungkapkan dalam kerangka negara hukum, pemerintah wajib melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Menurut Arif, hal ini merupakan amanat konstitusi yang meletakan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

 

“Pemerintah wajib melibatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan,” ujar Arif di tempat yang sama. 

 

Arif mengingatkan kembali situasi sebelum berakhirnya DPR RI Periode 2015 – 2019, di mana sejumlah revisi undang-undang tidak jadi disahkan akibat banyaknya penolakan dari masyarakat. Menurut Arif, dalam RUU Cipta Lapangan Kerja kali ini akan mengatur banyak hal. Oleh karena itu publik harus menaruh perhatian atas RUU ini. “

 

Semua yang punya status warga negara akan terdampak,” ujarnya. 

 

Ia mengatakan bahwa dalam RUU Cipta Lapangan Kerja tidak hanya mengatur soal tenaga kerja, upah, pesangon, jam kerja, dan sebagainya. Tapi juga mengatur Minerba. Bagaimana eksplorasi hutan. Eksploitasi sumber daya alam, lingkungan, izin-izin lingkungan, dan juga mengatur bagaimana Pemda ke depan. 

 

“Jadi di dalamnya masuk berbagai peraturan perundang-undangan yang coba direvisi pemerintah Jokowi di akhir tahun yang lalu melalui revisi UU Pertanahan, Minerba, tapi belum berhasil dan banyak materinya masuk di sini. Jadi yang perlu diingat ini bukan hanya mengatur soal tenaga kerja,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua