Rabu, 05 Pebruari 2020

Cara Pemerintah Menyusun RUU Omnibus Law Dinilai Menakutkan

 

(Baca: Dua Lembaga Ini Kesulitan Akses Naskah RUU Cipta Lapangan Kerja)

 

Ke depan, Sholikin menilai perlu adanya penajaman dari sisi substansi ke empat RUU Omnibus Law. Dari sisi kepentingan pekerja dan lingkungan hidup misalnya, bagaimana diskusinya agar mampu mempertemukan kepentingan untuk meningkatkan investasi sementara di sisi lain hak-hak buruh juga terpenuhi secara pasti. “Upah, jam kerja, segala macam harus tetap di lindungi,” ujar Sholikin.

 

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana, mengungkapkan dalam kerangka negara hukum, pemerintah wajib melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Menurut Arif, hal ini merupakan amanat konstitusi yang meletakan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

 

“Pemerintah wajib melibatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan,” ujar Arif di tempat yang sama. 

 

Arif mengingatkan kembali situasi sebelum berakhirnya DPR RI Periode 2015 – 2019, di mana sejumlah revisi undang-undang tidak jadi disahkan akibat banyaknya penolakan dari masyarakat. Menurut Arif, dalam RUU Cipta Lapangan Kerja kali ini akan mengatur banyak hal. Oleh karena itu publik harus menaruh perhatian atas RUU ini. “

 

Semua yang punya status warga negara akan terdampak,” ujarnya. 

 

Ia mengatakan bahwa dalam RUU Cipta Lapangan Kerja tidak hanya mengatur soal tenaga kerja, upah, pesangon, jam kerja, dan sebagainya. Tapi juga mengatur Minerba. Bagaimana eksplorasi hutan. Eksploitasi sumber daya alam, lingkungan, izin-izin lingkungan, dan juga mengatur bagaimana Pemda ke depan. 

 

“Jadi di dalamnya masuk berbagai peraturan perundang-undangan yang coba direvisi pemerintah Jokowi di akhir tahun yang lalu melalui revisi UU Pertanahan, Minerba, tapi belum berhasil dan banyak materinya masuk di sini. Jadi yang perlu diingat ini bukan hanya mengatur soal tenaga kerja,” pungkasnya.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua