Rabu, 05 February 2020

Omnibus Law Diharapkan Mendorong Reformasi Regulasi Perpajakan

Diharapkan substansi Omnibus Law RUU Perpajakan memberi hak istimewa bagi pengusaha domestik, khususnya di sektor usaha kecil mikro menengah (UMKM).
Rofiq Hidayat
Ilustrasi. Foto: RES

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengharapkan substansi omnibus law RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian menjadi terobosan dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sebab, pasca kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, nyaris tak ada lagi terobosan besar pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

 

“Nah, omnibus law RUU Perpajakan sangat strategis agar (draftnya, red) dapat diselesaikan pemerintah dan diserahkan secepatnya ke DPR,” ujar Said Abdullah dalam keterangannya, Rabu (5/2/2020).  

 

Dia berharap melalui omnibus law RUU Perpajakan dapat memperbaiki kondisi dan iklim investasi di tanah air yang selama ini banyak mengalami hambatan regulasi. “Menilik pemerintahan periode 2014-2019, capaian penerimaan pajak nasional Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) tak mencapai target,” kata dia. Baca Juga: Masukan Asosiasi Pengusaha untuk Omnibus Law Perpajakan

 

Menurutnya, omnibus law RUU Perpajakan sebagai terobosan diharapkan mampu  mendorong reformasi regulasi di bidang perpajakan. Sekaligus meningkatkan iklim investasi yang ujungnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan nantinya pembahasan omnibus law RUU Perpajakan dilakukan secara teliti, cermat, dan hati-hati.

 

“Yang pasti, materi muatan omnibus law RUU Perpajakan harus melindungi dunia usaha, khususnya di sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) di berbagai daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjutnya.   

 

“Roda perekonomian di tanah air sedang lesu. Dampaknya pertumbuhan ekonomi belum sesuai yang diharapkan.”  

 

Anggota Badan Anggaran DPR Ratna Juwita Sari meminta RUU Perpajakan semestinya memberi hak istimewa bagi pengusaha domestik. Menurutnya, RUU tersebut harus diperjuangkan sepanjang memuat aturan yang berpihak pada pelaku industri dalam negeri. Sebab, perusahanan nasional belum mampu berdaya saing dengan perusahaan luar negeri.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua