Jumat, 07 Pebruari 2020

Gara-Gara Virus Corona, Dua Kategori WNA yang Visa Kunjungannya Dihentikan Sementara

Contoh peraturan yang masa berlakunya dibatasi. Memungkinkan ‘izin tinggal keadaan terpaksa’.
Muhammad Yasin/ANT
Ilustrasi penyebaran virus corona. Ilustrator: HGW

Virus corona benar-benar menakutkan bagi banyak negara. Banyaknya korban meninggal dan korban yang diduga terinfeksi, serta luasnya penyebaran virus ini membuat sejumlah negara melakukan tindakan tegas. Bukan hanya memulangkan warganya ke negara asal, tetapi juga membuat larangan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk berkunjung. Indonesia termasuk negara yang mengeluarkan kebijakan larangan.

Pesawat komersial Indonesia dilarang bepergian membawa penumpang ke Wuhan, Tiongkok, daerah yang menjadi asal muasal penyebaran virus corona. Selain itu, Indonesia berencana menghentikan impor buah dan hewan dari Tiongkok yang berpotensi menyebarkan virus corona. Kebijakan terakhir ini disesalkan pemerintah Tiongkok. Dalam pernyataan resmi, Selasa (4/2) lalu, Dubes Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian mengatakan kebijakan Indonesia akan merugikan hubungan kedua negara. “Tindakan (penghentian impor) itu akan merugikan hubungan dagang antara kedua negara dan juga akan memberikan dampak negatif kepada hubungan kedua negara,” ujarnya.

Dubes Xiao mengaku prihatin atas rencana pemerintah Indonesia karena hingga kini belum ada bukti virus corona disebarkan melalui barang-barang yang diimpor Indonesia. “Organisasi Kesehatran Dunia sudah menyatakan bahwa mereka tidak setuju terhadap tindakan pembatasan perdagangan ke arah China,” jelas Xiao, sebagaimana dikutip dari Antara.

Selain pembatasan impor, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penghentian sementara bebas visa junjungan dan visa ke Indonesia bagi WNA tertentu. Beleid ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (Permenkumham No. 3 Tahun 2020). Beleid ini mulai berlaku pada 5 Februari 2020.

Beleid ini, sebagaimana disinggung dalam konsiderans, ditujukan untuk mencegah masuknya virus corona yang berasal dari Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. Itu sebabnya, sesuai dengan judulnya, beleid ini pada dasarnya ditujukan kepada WN Tiongkok (China). Indonesia tidak memberikan visa kunjungan kepada WN Tiongkok yang ingin mengunjungi Indonesia.

(Baca juga: Jika Virus Corona Menyebar, Pahami Beberapa Regulasi yang Relevan).

Tetapi, jika dibaca secara cermat, bukan hanya WN Tiongkok yang terkena dampak kebijakan penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa, dan izin tinggal keadaan terpaksa. Dua jenis kewarganegaraan yang disinggung dalam Permenkumham. Selain WN Tiongkok, WN dari negara selain Tiongkok pun terkena kebijakan itu meskipun bersyarat. Syaratnya, WNA tersebut datang dari Tiongkok menuju Indonesia, dan mereka tinggal atau berkunjung ke Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum datang ke Indonesia.

Berkaitan dengan itu, pasal 4 Permenkumham No. 3 Tahun 2020 mengatur tiga hal. Pertama, visa kunjungan, visa tinggal terbatas saat kedatangan tidak dapat diberikan kepada orang asing asalkan ia pernah tinggal atau berkunjung ke Tiongkok dalam jangka waktu 14 hari sebelum permohonan visa diajukan. Kedua, orang asing pemegang kartu perjalanan pebisnis APEC dan Tenaga Kerja Asing (TKA) atau orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan/atau izin tinggal tetap yang memiliki izin masuk kembali tidak diberikan izin masuk sepanjang yang bersangkutan berkunjung atau tinggal di Tiongkok dalam 14 hari terakhir sebelum datang ke Indonesia. Ketiga, orang asing pemegang izin tinggal dinas atau izin tinggap diplomatik yang berkunjung atau tinggal di Tiongkok dalam waktu 14 hari terakhir tidak diberikan izin masuk.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua