Jumat, 07 February 2020

Pemerintah Diminta Serahkan Draf RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR

Untuk menghindari terulangnya polemik di masyarakat.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Perbincangan mengenai Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ramai menjadi perhatian publik. Hal ini tidak lepas dari beredarnya draf RUU melalui media sosial serta ramainya tuntutan penolakan serikat buruh dan pekerja. Tidak hanya itu, bahkan akademisi dan aktivis lingkungan pun turut mengkritisi rencana RUU tersebut karena penyusunannya dianggap tidak transparan.

 

Pemerintah juga berkali-kali menjanjikan akan menyerahkan rancangan aturan tersebut kepada DPR RI, namun sampai saat ini hal tersebut belum terlaksana. Keseriusan pemerintah menepati janjinya pun dipertanyakan.

 

Peneliti bidang industri, perdagangan dan investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho meminta pemerintah segera menyerahkan draf rancangan aturan tersebut kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Hal ini diperlukan untuk menghindari terulangnya polemik di masyarakat.

 

“Harus segera diserahkan kepada DPR agar selanjutnya dibahas secara bersama dan uji publik,” jelas Andry di Jakarta, Kamis (6/2).

 

Menurut Andry, garis besar Omnibus Law untuk membuka lebar pintu investasi seperti yang disampaikan pemerintah memiliki risiko ekonomi. Dia mengkhawatirkan Omnibus Law ini hanya mendorong masuk investasi yang tidak berkualitas dan prioritas.

 

“Kalau Omnibus Law ini hanya memancing investasi tanpa memetakan kebutuhan sektor apa saja yang diinginkan di dalam negeri maka tidak ada manfaat. Investasi tidak berkualitas itu seperti sektor dengan value added rendah dan investasi atau kegiatan usaha yang sudah banyak pemainnya di dalam negeri. Pemerintah tidak menjelaskan ingin mengejar investasi sektor apa yang jadi prioritas,” kata Andry.

 

(Baca: Dua Lembaga Ini Kesulitan Akses Naskah RUU Cipta Lapangan Kerja)

 

Sehingga, dia menambahkan, pemerintah seharusnya memetakan jenis sektor usaha prioritas dalam Omnibus Law. Menurutnya, terdapat sektor usaha yang dapat diprioritaskan pemerintah seperti industri manufaktur dan teknologi. Hal tersebut disebabkan kedua sektor tersebut memiliki serapan tenaga kerja tinggi dan sedang dibutuhkan saat ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua