Jumat, 07 Pebruari 2020

Pemerintah Diminta Serahkan Draf RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR

 

Selain itu, dia juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang meminta pemerintah daerah membuka lebar bagi investasi asing. Menurutnya, hal ini akan berakibat negatif bagi perekonomian daerah. “Presiden sendiri mengatakan kalau bisa daerah menutup mata kalau ada investasi asing masuk. Saya rasa ini bukan preseden baik bagi iklim investasi Indonesia,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan sama, Peneliti bidang Makroekonomi dan Finansial Indef, Abdul Manap Pulungan menyatakan dampak Omnibus Law terhadap investasi tidak dapat terlihat dalam waktu singkat. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun regulasi juga harus diperkuat. Pasalnya, persoalan regulasi selama ini sering sekali terjadi perubahan dan tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

 

“Omnibus Law tidak akan cepat mendatangkan investor karena regulasi cenderung cepat sekali berubah. Misalnya saja dilihat dari penerapan OSS (one single submission) yang hanya bagus di pusat tapi tidak berjalan di daerah,” jelas Manap.

 

Dalam kesempatan terpisah, juru bicara Presiden Fadjroel Rachman meminta masyarakat agar lebih percaya draf "omnibus law" yang diserahkan pemerintah ke DPR dibanding dokumen lain yang beredar soal undang-undang tersebut. "Kita baru bisa memperbincangkan (draf omnibus law) langsung ke publik adalah yang sudah diserahkan ke DPR, sedangkan yang sampai ke publik umumnya terkait klaster kepentingan tertentu," kata Fadjroel di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu (5/1).

 

Seperti diketahui sejumlah serikat buruh ditambah unsur masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menentang Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang dinilai sebagai alat pemerintah untuk mendapatkan investasi asing melalui cara-cara kolonial. FRI menilai keseluruhan proses yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha. Selain itu, substansi RUU Cilaka Indonesia menyerupai watak pemerintah kolonial Hindia Belanda.

 

Fadjroel pun menegaskan tidak ada juga pengurangan hak pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). "Izinkan kami membantah tidak terjadi misalnya pengurangan pesangon, tidak terjadi pengurangan upah minimum, tidak mengurangi atau menghilangkan hak bagi pekerja yang hamil, ada hal-hal yang berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam 'omnibus law'," kata Fadjroel.

 

Presiden Jokowi sudah menandatangani Surat Presiden (Surpres) RUU Omnibus Law Perpajakan, sehingga masih kurang Surpres untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Ibu Kota Negara."Masalahnya saat ini masih disinkronisasi antara undang-undang karena omnibus law ini melibatkan puluhan UU, tapi semua hal yang diperdebatkan akan tuntas dijawab Menko Perekonomian saat draf ini diserahkan ke DPR," kata Fadjroel.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua