Jumat, 07 Pebruari 2020

Panja Jiwasraya Bakal Panggil Sejumlah Pihak

Untuk mengetahui perkembangan terbaru penanganan kasus Jiwasraya. Kejagung baru menetapkan tersangka baru yakni Direktur PT Maxima Integra Investama, Joko Hartomo Tirto.
Rofiq Hidayat
Gedung Kejaksaan Agung. Foto: Hol.

Panitia Kerja Penegakan Hukum kasus Jiwasraya Komisi III DPR bakal memanggil Kejaksaan Agung. Pemanggilan Kejaksaan Agung ingin mengetahui perkembangan penanganan kasus gagal bayar klaim polis nasabah di PT Asuransi Jiwasraya yang dijadwalkan pada Kamis (13/2/2020) pekan depan.

 

Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR Herman Herry mengatakan mengagendakan pemanggilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman pada Kamis (13/2) mendatang. Menurut Ketua Komisi III DPR ini, penanganan penegakan hukum kasus Jiwasraya di Kejaksaan Agung harus terus diawasi agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

 

“Kami ingin mendapat masukan, sudah sejauh mana penanganan perkara Jiwasraya ini,” ujar Herman Herry di Komplek Gedung Parlemen, Jumat (7/2/2020). Baca Juga: Kepastian Pembentukan Pansus Jiwasraya Tergantung Rapat Paripurna

 

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir melanjutakn Panja Penegakan Hukum bekerja sesuai kewenangannya di bidang hukum. Tidak menutup kemungkinan, pihaknya bakal memanggil sejumlah ahli di bidang perasuransian dan perekonomian untuk didengar pandangan terhadap kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya ini.

 

Bahkan jika dimungkinkan, kata Adies, Panja bakal memanggil para tersangka melalui Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan. Pihak asosiasi nasabah asuransi Jiwasraya pun bakal didengar keterangannya, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Panja pun berjalan memantau bagaimana Kejaksaan Agung meneliti dan menangani kasus Jiwasraya ini dengan baik,” ujar politisi Partai Golkar itu.

 

Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto menegaskan alasan memanggil Jampidus dan jajarannya ingin mengetahui perjalanan penanganan kasus Jiwasraya, hingga perkembangan terbaru. Apalagi sudah ada beberapa orang yang tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. “Panja ingin menyerap informasi dari berbagai pihak, khusus Kejaksaan Agung termasuk keterangan beberapa tersangka,” kata Wihadi.

 

“Agar penyidikan kasus ini transparan, dalam pengertian tidak ada intervensi dan kepentingan dan juga bukan hanya pelaku, tapi dalang di balik kasus ini bisa dibuka,” ujarnya.

 

Anggota Panja Penegakan Hukum ini mengakui Kejagung telah menetapkan Benny Tjokro sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya ini. Dia mensinyalir masih terdapat orang atau pihak lain yang terlibat dalam kasus megaskandal Jiwasraya yang ditengarai merugikan keuangan negara sebesar Rp13,7 triliun sesuai perkiraan Kejaksaan Agung.

 

Dia meminta penyidik Kejaksaan Agung mesti menelusuri dalang di balik kasus Jiwasraya ini. Termasuk menelusuri alliran dana nasabah yang diinvestasikan ke sejumlah tempat. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bakal ditujukan pada Jampidsus dan jajarannya dalam penanganan kasus Jiwasraya. “Itu akan kita telusuri dan kita perdalam di panja.”

 

Politisi Partai Gerindra itu menerangkan pasca mendapat informasi lengkap dan kongkrit dari Jampidus, Panja Penegakan hHkum bakal melanjutkan memanggil Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Supaya panja dapat mengetahui detil aliran dana hingga sejauh mana fungsi pengawasan terhadap perusahaan BUMN di sektor keuangan,” katanya.

 

Kejaksaan Agung akhirnya kembali menetapkan satu tersangka baru kasus dugaan korupsi Jiwasraya yakni Direktur PT Maxima Integra Investama Joko Hartomo Tirto. Mengenakan rompi tahanan, Joko digelandang ke rumah tahanan di Kejagung, Kamis (6/2/2020) malam. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan dugaan keterlibatan Joko dengan tersangka lain ditengarai sejak 2008.

 

“Awalnya Joko diperiksa sebagai saksi, namun berdasarkan keterangan dan alat bukti yang cukup, penyidik memutuskan Joko berstatus tersangka,” kata Hari.   

 

Dengan ditetapkannya Joko menjadi tersangka, maka jumlah tersangka kasus Jiwasraya  menjadi enam orang yaitu mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo; mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim; Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro; pemilik Trada Alam Mineral (TRAM) Heru Hidayat; dan eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

 

Dalam kasus in, Kejagung menduga adanya penyalahgunaan dana untuk investasi dengan melibatkan belasan perusahaan yang diduga melanggar tata kelola perusahaan yang baik. Hingga Agustus 2019, Kejaksaan Agung memperkirakan ada potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua