Jumat, 07 February 2020

Menyoal Suspend Otoritas Pasar Modal Terhadap Pencatatan Saham NARA

Otoritas masih mendalami pengaduan nasabah terhadap IPO emiten NARA.
Mochamad Januar Rizki
Bursa Efek Indonesia (BEI). Foto: RES

Bak petir di siang bolong, pepatah itu tepat menggambarkan kondisi perusahaan jasa sektor properti, PT Nara Hotel Internasional Tbk. Pasalnya, otoritas pasar modal baru saja memutuskan penundaan pencatatan saham PT Nara Hotel Internasional pada Kamis (6/2) atau sehari sebelum perusahaan ini mengumumkan pencatatan saham perdana atau listing pada esok harinya, Jumat (7/2).

 

Penundaan ini diumumkan Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui surat pengumuman No: Peng-00001/BEI.PP2/02-2020. Surat tersebut merujuk pada pengumuman Bursa No: Peng-00215/BEI.PP2/02-2020 terkait kode saham PT Nara Hotel Internasional Tbk (NARA) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-4/PM.2/2020 tanggal 6 Februari perihal Penundaan Pencatatan Saham. Dalam surat tersebut diteken Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna dan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono W Widodo.

 

Sayangnya, saat dikonfirmasi mengenai persoalan ini, otoritas tidak menjelaskan detil mengenai latar belakang penundaan. Direktur Utama BEI, Inarno Djayadi hanya menjelaskan penundaan ini berasal dari pengaduan nasabah atau investor emiten tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan perihal pengaduan tersebut. Saat ini, pihaknya masih memeriksa pengaduan tersebut.

 

“H-1 itu penundaan bukan pembatalan karena ada complain dari nasabah yang kami hati-hati melihatnya. Ini ada complain dari nasabah yang saya enggak tahu apa tapi cukup valid, ini yang telusuri kami sama-sama (BEI dan OJK). Bursa akan telusuri complain itu valid atau tidak, kalau valid artinya ada yang harus diperbaiki. Yang saya tahu itu (pengaduan) nasabah yang pooling. Mungkin kelihatan nasabah pooling itu complain ada ketidakadilan. Saya detilnya juga belum tahu. Penundaannya, setelah kami lihat dan selidiki baru bisa dijawab,” jelas Inarno di kantornya, Jumat (7/2).

 

(Baca Juga: OJK Segera Atur Soal Ganti Rugi Investor Akibat Kejahatan Pasar Modal)

 

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan penundaan saham ini sehubungan karena terdapat berbagai poin yang harus diklarifikasi otoritas terhadap rencana pencatatan saham emiten tersebut. Dia menjelaskan otoritas juga mengklarifikasi terhadap sejumlah investor untuk dimintai keterangannya. Nantinya, OJK akan menetapkan keputusan dan mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut.

 

“Terkait penundaan pencatatan saham NARA, dapat kami sampaikan bahwa saat ini masih dalam tahap penelaahan. Kami  mengundang emiten dan penjamin emisi untuk klarifikasi beberapa hal terkait dengan proses penawaran umum NARA. Kami juga sudah menemui sejumlah investor untuk mendengarkan aspirasinya. Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama akan ada keputusan, dan apapun (keputusan) yang akan diambil didasarkan pertimbangan perlindungan investor publik,” jelas Sekar saat dihubungi hukumonline, Jumat (7/2).

 

Sementara itu, Corporate Legal Director PT Nara Hotel Internasional, Tbk, Yudistira Putra Sakti mengatakan laporan ini berasal dari investor yang ingin menguasai saham IPO NARA namun gagal. Sehingga, investor tersebut berupaya menggagalkan pencatatan saham  NARA dengan memunculkan isu negatif. Menurut Yudistira, NARA memilih untuk memberikan porsi pooling ke Investor retail lantaran tak ingin harga saham dikontrol bandar.

 

Menurutnya, pihaknya sudah mematuhi aturan dan persyaratan pemesanan pada surat penawaran umum tanggal 3 dan 4 Februari 2020 dengan meminta setiap calon investor mengisi surat Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan persyaratan administratif lainnya. Selain itu, penawaran saham tersebut juga telah mememuhi syarat pembelian saham dengan melengkapi melengkapi kelengkapan adminsitrasi dan menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan saham yang dipesan.

 

"Praktik-praktik seperti itu sudah ketinggalan jaman, kita harus maju dan mengubah mindset, pasar modal Indonesia adalah milik masyarakat, bukan segelintir pemodal raksasa yang dapat mengontrol emiten dan memanipulasi pasar," kata Yudistira dalam keterangan persnya.

 

Yudistira berharap masyarakat harus bisa menikmati hasil positif dari hasil investasi, agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga, senantiasa bertumbuh secara merata dan tidak dikuasai sekelompok orang saja.

 

"Kami berharap keadilan dan regulator dapat segera membasmi oknum mafia-mafia pasar modal. Mari kita percayakan pada Regulator yang berwenang menyelesaikan masalah ini," jelas Yudistira.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua