Sejumlah isu hukum yang dikemas dalam artikel berita pada Jum’at (7/2) menarik perhatian pembaca Hukumonline terutama kebijakan larangan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk berkunjung di beberapa negara termasuk Indonesia terkait penyebaran virus corona dari Wuhan, Tiongkok yang menelan korban.
Namun, ada sejumlah isu lain yang tak kalah menarik, seperti 99 persen penyebab karhutla adalah ulah manusia, tanggapan PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan di sidang uji materi UU BPJS, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menunda pencatatan saham PT Nara Hotel Internasional.
Berikut lima artikel yang masih menarik untuk dibaca:
- Gara-Gara Virus Corona, Dua Kategoroi WNA yang Visa Kunjungannya Dihentikan
Virus corona benar-benar menakutkan banyak negara. Banyak korban meninggal dan korban yang diduga terinfeksi penyebaran virus ini yang membuat sejumlah negara mengeluarkan kebijakan tegas. Salah satunya, Indonesia membuat larangan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk berkunjung melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (Permenkumham No. 3 Tahun 2020) pada 5 Februari 2020.
Beleid ini untuk mencegah masuknya virus corona yang berasal dari Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. Sesuai judulnya, Permenkumham ini pada dasarnya ditujukan kepada WN Tiongkok (China). Indonesia tidak memberikan visa kunjungan kepada WN Tiongkok yang ingin mengunjungi Indonesia.
Tak hanya WN Tiongkok yang terkena dampak kebijakan penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa, dan izin tinggal keadaan terpaksa. Dua jenis kewarganegaraan yang disinggung dalam Permenkumham. Namun, warga negara lain selain Tiongkok pun terkena kebijakan itu meskipun bersyarat. Syaratnya, WNA tersebut datang dari Tiongkok menuju Indonesia, dan mereka tinggal atau berkunjung ke Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum datang ke Indonesia.
Selengkapnya simak artikel ini.
- Presiden: 99 Persen Penyebab Karhutla Ulah Manusia Demi Motif Ekonomi
Dari laporan BNPB yang diterima, Presiden Jokowi menyebut 99 persen penyebab karhutla yakni ulah manusia. Lahan sengaja dibakar untuk motif ekonomi. ”Karena memang pembersihan lahan (land clearing) yang paling murah itu memang lewat pembakaran, sehingga mulai harus kita tata ulang kembali,” kata Jokowi.
Untuk mengatasi persoalan karhutla, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penegakan hukum. Secara khusus memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberi reward dan insentif bagi pemerintah daerah yang berupaya bisa mencegah karhutla. Untuk Kapolri, Presiden memerintahkan dilakukan penegakan hukum secara tegas baik administratif, perdata, dan pidana.