Senin, 10 Pebruari 2020

​​​​​​​Dari Batas Durasi Pegawai Kontrak Hingga Buaya Piaraan Lepas Saat Banjir

​​​​​​​Soal pengertian anak sah dan anak luar kawin hingga problematika ketentuan PHK karena kesalahan berat juga popular dalam artikel Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline dengan salah satu rubriknya, Klinik Hukumonline, telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi untuk berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Berbagai isu hangat pun tak luput dari ulasan rubrik ini.

 

Tak hanya itu, kini edukasi hukum yang disampaikan oleh Klinik Hukumonline telah hadir dalam berbagai format, seperti infografis, video, chatbot, hingga podcast. Hal ini sesuai dengan tagline “yang bikin melek hukum, memang klinik hukum”, yang mencerminkan komitmen Tim Klinik untuk memastikan asupan informasi hukum bagi masyarakat tercukupi.

 

Berdasarkan hasil rangkuman Tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepekan terakhir. Dari batas durasi kontrak yang diperbolehkan bagi perjanjian kerja waktu tertentu hingga hukumnya buaya piaraan lepas saat banjir.

 

  1. Kapan Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap?

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah membatasi durasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) yang diperbolehkan. Maka, PKWT yang berdurasi selama puluhan tahun, meski ada jeda, melanggar ketentuan tersebut.

 

Klik sub judul di atas untuk mengetahui bagaimana menghadapi PKWT yang melanggar hukum!

 

  1. Langkah Jika Ada Kesalahan Penulisan pada Ijazah Sekolah

Kesalahan tulis pada ijazah sekolah dapat berdampak buruk di masa mendatang. Maka dari itu, kesalahan tulis pada ijazah harus dimintai perbaikan pada dinas setempat. Selengkapnya dapat Anda klik sub judul di atas.

 

  1. Pembuatan Surat Kuasa di Hadapan Notaris

Surat kuasa sebenarnya tidak perlu dibuat di hadapan notaris, namun jika dibuat di hadapan notaris, ada ketentuan yang harus dipenuhi ketika membuat surat tersebut. Ketentuan apakah itu? Temukan jawabannya dengan klik sub judul di atas.

 

  1. Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama pun dianggap sebagai anak yang sah, meski belum tercatat. Lalu, setidaknya ada dua pengertian anak luar kawin. Apa sajakah itu?

 

Klik sub judul di atas untuk mengetahuinya.

 

  1. Bolehkah Gaji Dianggap All-In dengan Upah Lembur?

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lain terkait telah mengatur mengenai dasar dan ketentuan pemberian upah lembur. Upah lembur pun tidak bisa dianggap tercakup dalam upah pokok.

 

Klik sub judul di atas untuk mengetahui akibat hukum pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan pemberian upah lembur!

 

  1. Hukumnya Melelang Objek Hak Tanggungan Tanpa Pengumuman

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah menegaskan bahwa pelelangan objek hak tanggungan harus didahului dengan pengumuman. Bagi pelelangan yang dilakukan tanpa pengumuman, maka hasil pelelangan tersebut dapat dibatalkan.

 

Selengkapnya dapat Anda klik sub judul di atas.

 

  1. Problematika Ketentuan PHK karena Kesalahan Berat

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 telah menguji dan memutus bahwa ketentuan mengenai PHK atas kesalahan berat melanggar prinsip pembuktian, terutama asas praduga tidak bersalah dan kesamaan di depan hukum.

 

Namun, bagaimana sebenarnya praktik dari putusan tersebut? Klik sub judul di atas untuk mengetahuinya!

 

  1. Aturan tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage)

Hingga tahun 2018, Indonesia telah memiliki empat kawasan Geopark Global UNESCO, yaitu Gunung Batur, Gunung Sewu, Ciletuh-Palabuhan Ratu, dan Rinjani. Apa itu geopark? Selengkapnya dapat Anda klik sub judul di atas.

 

  1. Jika Buaya Piaraan Lepas Saat Banjir dan Menimbulkan Korban

Memelihara buaya, jika merupakan buaya yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan, dapat dipidana. Apalagi jika buaya tersebut lepas dan melukai orang lain. Namun, apakah banjir yang mengakibatkan buaya tersebut lepas dapat dijadikan alasan peniadaan pidana bagi pemiliknya?

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik pada sub judul di atas.

 

  1. Dapatkah Kader KB yang Mempromosikan Alat Kontrasepsi Dipidana?

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kegiatan promosi alat kontrasepsi dapat dipidana. Namun, ancaman pidana tersebut dapat dikecualikan bagi kader keluarga berencana yang menjalankan tugasnya. Selengkapnya dapat Anda klik sub judul di atas.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu, ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua