Selasa, 11 Pebruari 2020

Mengintip Substansi RUU Cipta Kerja

Terdapat sebelas klaster. Mulai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, pengenaan sanksi, investasi dan proyek pemerintah, hingga kawasan ekonomi.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: Hol.

Pemerintah mengubah judul omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. Keputusan mengganti judul RUU semata-mata hanya soal semantik, tataran analisis bahasa. Dia beralasan dari segi arti antara frasa “Cipta Lapangan Kerja” dengan “Cipta Kerja" menurut ahli bahasa pun berbeda.  

 

“Intinya kita mencari padanan kata yang pas dari job creation yakni cipta kerja tanpa lapangan,” ujar Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2020).

 

Pernyataan ini pun disampaikan oleh Satya Bhakti Parikesit saat menjadi narasumber diskusi Djokosoetono Research Center bertajuk "Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja" di Balai Sidang UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020) kemarin. Baca Juga: Pemerintah Luruskan Sejumlah Isu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

 

Terlepas dari diubahnya judul RUU, kata Satya, ada sejumlah substansi dalam RUU Cipta Kerja yang sudah dirancang sedemikian rupa dengan harapan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5,7 persen hingga 6,0 persen. Melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi dan produktivitas yang dikuti dengan peningkatan upah.

 

“Arah RUU Cipta Kerja ini simplifikasi atau harmonisasi regulasi dan perizinan guna investasi dan penciptaan kerja berkualitas serta kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan dan pemberdayaan UMKM,” kata dia.       

 

Dalam bahan materi yang dipaparkan Satya, substansi RUU Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster dengan total 80 UU (1.201 pasal) yang terdampak. Pertama, penyederhanaan perizinan berusaha yang dibagi menjadi 18 subklaster diantaranya perizinan lokasi; perizinan lingkungan; bangunan gedung; sektor pertanian; sektor kehutanan; sektor kelautan dan perikanan; sektor ESDM; sektor ketenagakerjaan; sektor perindustrian; sektor perdagangan; perizinan sektor pariwisata; sektor keagamaan; dan lain-lain. Klaster I ini ada 52 UU terdampak dengan 1.034 pasal.  

 

“Proses perizinan standar dan berbasis (tingkat, red) risiko dan meninggalkan konsepsi kegiatan usaha yang berbasis izin. Tapi, hanya kegiatan usaha yang berisiko tinggi yang wajib memiliki izin. Kegiatan usaha risiko menengah menggunakan standar dan risiko rendah cukup melalui pendaftaran,” kata Satya dalam paparannya.        

 

Klaster kedua, mengatur persyaratan investasi. Diantaranya, menetapkan priority list atas bidang usaha yang didorong untuk investasi. Kemudian kriteria priority list teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. Selain itu, bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal didasarkan atas kepentingan nasional, asas kepatutan, dan konvensi internasional.

 

Sementara cakupan usaha yang tertutup yakni perjudian dan kasino, budidaya dan produksi narkotika golongan I, industri pembuatan senjata kimia, industri pembuatan bahan perusak lapisan ozon. Serta penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam eppendix I dan pemanfaatan koral/karang dari alam. Poin lain, menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam UU sektor, status penanaman modal asing (PMA) hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan saham asing. Kemudian, bagi kegiatan usaha UMKM dapat bermitra dengan modal asing.

 

Klaster ketiga, ketenagakerjaan. Klaster ini diantaranya mengatur tentang upah minimum. Sementara pokok-pokok kebijakan terkait upah minimum terdapat beberapa hal yakni kebijakan pengupahan masih tetap menggunakan sistem upah minimum. Kemudian upah minimum tidak turun dan tak dapat ditangguhkan. Kenaikan upah minimum  memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah. Upah per jam dapat diberikan untuk jenis pekerjaan tertentu (konsultan, paruh waktu, ekonomi digital).

 

Pengaturan lain dalam klaster tiga yakni pemutusan hubungan kerja (PHK). Pokok-pokok kebijakan terkait PHK antara lain, tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Kemudian, pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan konpensasi PHK (berupa pesangon penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya).

 

Hal lain dalam klaster ketiga yaitu peningkatan perlindungan pekerja dan perluasan lapangan pekerjaan. Poin ini terbagi menjadi tiga yaitu pekerja kontrak, alih daya (outsourcing), dan waktu kerja. Aturan yang bakal diatur tentang pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.

 

Antara lain dalam hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Dengan dibukanya pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk semua jenis pekerjaan, maka kesempatan keja lebih terbuka serta dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja.

 

Bagi pengusaha alih daya, berkewajiban memberi hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya berstatus kontrak ataupun tetap. Kontrak pada outsourcing berupa hak atas kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Sementara pengaturan waktu kerja tetap mengedepankan hak dan perlindungan pekerja. Waktu kerja normal ditetapkan paling lama 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Bagi pekerja yang melebihi jam kerja diberikan upah lembur.

 

Perizinan tenaga kerja asing (TKA) ahli dan sweetener pun masuk dalam klaster ketiga. Penggunaan TKA hanya dibatasi untuk jenis pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja dalam negeri. TKA yang melakukan kegiatan tertentu dibebaskan dari kewajiban rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).

 

Klaster keempat, tentang kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pengaturan dalam klaster empat memuat kriteria UMKM, basis data tunggal, pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster. Kemudian kemitraan, perizinan tunggal dan kemudahan, insentif pembiayaan serta dana alokasi khusus.

 

Klaster kelima, memuat aturan tentang kemudahan berusaha. Mulai kemudahan pendirian badan usaha, kemudahan dalam proses, pertambangan hilirisasi minerba, minyak dan gas bumi, hingga badan usaha milik desa (BUM-Des). Klaster enam, tentang dukungan riset dan inovasi. Kebijakan perdagangan luar negeri nantinya memberi keberpihakan pada produk inovasi nasional. Pemerintah pun dapat menugaskan BUMN dan swasta untuk melakukan riset, pengembangan, dan inovasi.

 

Klaster ketujuh, tentang administrasi pemerintahan. Poin ini mengatur antara lain tentang presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan. Sementara kewenangan menteri/kepala dan pemda merupakan pelaksana kewenangan presiden. Presiden menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dilaksanakan oleh menteri/kepala dan atau pemda. Presiden berwenang membatalkan Perda melalui peraturan presiden.

 

Klaster delapan, mengenai pengenaan sanksi. Antara lain mengatur pemisahan penerapan sanksi administratif dengan sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP dan/atau UU Tindak Pidana Korupsi. Sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda. Sementara sanksi pidana dapat diterapkan untuk pengenaan sanksi administratif yang tidak ditindaklanjuti dalam rangka kepastian penegakan hukum.

 

Klaster kesembilan, pengadaan lahan mengatur pengadaan lahan dan kawasan hutan. Klaster kesepuluh, tentang investasi dan proyek pemerintah yakni mengatur investasi pemerintah mulai dengan membentuk lembaga sovereign wealth fund (SWF) untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara. Lembaga SWF berbadan hukum dan dimiliki pemerintah.

 

SWF dapat melaksanakan investasi secara langsung atau sebaliknya, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain. Kerugian lembaga SWF bukanlah kerugian keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab dilakukan oleh kantor akuntan publik. Klaster sebelas, tentang kawasan ekonomi. Klaster ini mengatur tentang kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

 

Kelebihan dan kekurangan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Adang Daradjatun menyoroti aspek legislasi. Menurutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan omnibus law RUU Cipta Kerja. Dia mengurai tentang kelebihan. Pertama, pembahasan bersifat multisektor serta menggabungkan banyak UU, sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat dibandingkan dengan mengubah UU tersebut satu per satu.

 

Kedua, omnibus law lebih tepat diterapkan di negara yang regulasinya tumpang tindih, hiper regulai dan disharmoni. Tujuan omnibus law setidaknya menjawab soal efisiensi dan harmonisasi hukum. Ketiga, karena menggabungkan banyak UU untuk dibahas dalam satu RUU, maka ada efisiensi anggaran negara dalam proses penyusunan UU dapat tercapai. Keempat, omnibus law RUU Cipta Kerja harus menciptakan instrumen kemudahan berusaha.

 

“Tak hanya menguntungkan investor asing dan dalam negeri, tetapi juga wirausaha yang baru tumbuh sesuai arus perkembangan generasi baru yang lebih memilih menjadi wiraswasta mandiri,” kata Adang dalam paparannya di acara diskusi tersebut.

 

Sementara kekurangan omnibus cipta kerja, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini. Pertama, bila diterapkan di Indonesia dikhawatirkan tak sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut civil law. Pasalnya, konsep omnibus law lebih dikenal penerapannya di negara yang menganut sistem common law.

 

Kedua, melalui pembahasan yang cepat dan merambah banyak sektor, omnibus law dikhawatirkan mengenyampingkan pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis yakni memungkinkan mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan UU.

 

Ketiga, memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagai pembentuk UU yang demokratis serta hasil pembahasan rentan mengalami uji materi. “Karena sifatnya yang cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pembentukan dan sangat singkat,” kata jenderal purnawirawan polisi bintang tiga itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua