Selasa, 11 Pebruari 2020

Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitur Macet dengan Catatan

Maksud dari putusan MK adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik dari sisi formil maupun dari segi substansi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Pasca dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang tafsir pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyatakan perusahaan leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui putusan Pengadilan Negeri (PN). 

 

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan putusan MK tersebut justru memperjelas maksud frasa cedera janji atau wanprestasi antara Debitur dan Kreditur. “Jadi leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan,” ujar Suwandi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (10/2).

 

Menurut Suwandi, terdapat kesimpangsiuran di masyarakat pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 dibacakan. Suwandi mengatakan melalui putusan tersebut seolah-olah pemegang hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) karena harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke PN.

 

Ia mengemukakan bahwa sejatinya melalui putusan MK tersebut, perusahaan leasing masih dapat melakukan penarikan kendaraan dari debitur macet tanpa putusan pengadilan. Jika diperhatikan baik-baik, Suwandi menilai perusahaan leasing masih sangat leluasa melakukan eksekusi jaminan terhadap debitur macet.

 

“Karena itu putusan MK tidak bisa dibaca sepotong-sepotong,” ungkap Suwandi. 

 

Menurutnya, dengan adanya putusan MK perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui putusan PN dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. Sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia maka sepenuhnya kreditur dapat melakukan parate eksekusi.

 

Suwandi mengatakan mengenai wanprestasi antara pihak debitur dan kreditur harus terlebih dahulu ada kesepakatan untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanprestasi. Perlu ada perjanjian sebelumnya terkait berapa jumlah pinjaman, berapa jumlah bunga yang harus dibayar, termasuk jangka waktunya.

 

“Juga batas waktu pembayaran angsuran, bagaimana jika tidak membayar angsuran, dan berapa dendanya,” ujarnya.

 

Terkait hal ini, advokat yang juga pengamat keuangan, Firman Wijaya mengatakan putusan MK ini secara ekspresif verbis memberikan sebuah panduan kepada perjanjian fidusia jika kreditur ingin melakukan parate eksekusi. Menurut Firman, MK sama sekali tidak melakukan perubahan terhadap makna cedera janji sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 3 UU Jaminan Fidusia. 

 

(Baca: Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang)

 

Firman mengatakan sudah seharusnya jika kreditur dan debitur menandatangani sebuah perjanjian fidusia maka kedua belah pihak harus tunduk dengan maksud yang diatur dalam perjanjian tersebut. “Saat itu ditandatangani, maka seharusnya dia sudah tunduk dengan maksud yang ada dalam perjanjian fidusia itu,” ujar Firman. 

 

Untuk itu, Firman menilai maksud dari putusan MK ini adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik dari sisi formil maupun dari segi substansi. Dengan begitu tidak muncul lagi adanya pihak yang tidak puas di kemudian hari jika saja terjadi eksekusi jaminan secara langsung oleh kreditur terhadap debitur yang macet mengangsur.

 

Soal parate eksekusi dalam perjanjian fidusia, Firman menilai hal ini sudah merupakan sesuatu yang dirancang oleh para pembuat undang-undang agar iklim usaha di sektor pembiayaan yang selama ini memberikan kontribusi terhadap ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekenomi dapat berjalan secara akseleratif lewat proses eksekusi jaminan lewat mekanisme yang sederhana.

 

“Dengan pembiayaan dan kontribusi terhadap perekonomian yang tinggi, fidusia dirancang oleh pembuat UU sebagai sebuah lembaga yang bisa melangsungkan hubungan yang sederhana antara debitur-kreditur,” terang Firman.

 

Ia menjelaskan dalam kontrak fidusia, ekesekusi jaminan secara langsung merupakan hal yang juga disepakati oleh kreditur maupun debitur. Hal ini menurut Firman merupakan mekanisme yang legal secara hukum karena secara ekonomi cost dan benefit dari berperkara di pengadilan negeri tidak cukup seimbang dengan nilai yang diperjanjikan dalam kontrak fidusia. 

 

“Dalam konsep ekonomi, ada cost dan benefit. Kalau orang berperkara harus dicarikan konsep alternatif makanya ada yang namanya parate eksekusi,” terang Firman.

 

Oleh karena itu, Firman menilai putusan MK ini sebenarnya memitigasi risiko. Secara hukum yang bisa dilakukan adalah proses yang cepat. “Jadi proses cepat itu ada kaitannya dengan biaya. Makin lama makin besar biayanya. Karena itu, parate eksekusi adalah hukum yang bersifat eksklusif. Jadi putusan MK sama sekali tidak menghilangkan parate eksekusi,” kata Firman. 

 

Chairman Infobank Institute, Eko B. Suprianto, mengatakan lewat putusan MK ini pihak leasing akan lebih hati-hati dalam mengeksekusi hak fidusianya. Selain itu, sudah seharusnya leasing lebih selektif dalam memberikan pembiayaan dengan jalan menaikan down payment dan memperketat manajemen risikonya. 

 

“Hal ini dilakukan agar terhindar dari jebakan debitur yang tidak mau membayar utangnya, tapi tetap ingin menguasai kendaraan yang belum lunas dibayar,” ujar Eko.

 

Selama ini, model bisnis perusahaan pembiayaan hanya mengandalkan uang muka dengan jaminan BPKB atas nama debitur. Permasalahan muncul kemudian hari ketika debitur tidak membayar angsuran. Hal ini dalam jangka panjang akan menghambat laju industri multifinance.

 

Menurut Eko, jika hal tersebut terjadi maka akan mengganggu industri yang lain. Industri yang berhubungan dengan otomotif akan terkena imbas. Efek lainnya akan berdampak ke sektor perbankan yang selama ini telah memberikan kredit.  

 

Menurut Bambang, total aset industri multifinance di Indonesia tumbuh sebesar 2,77 persen pada Juni 2019. Total aset pada Juni 2018 tercatat Rp 499,3 triliun, sementara pada Juni 2019 sebesar Rp 513,2 triliun. Sementara non performing financing (NPF) perusahaan multifinance masih terjaga, yaitu pada kisaran 2,75%-2,89%.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua