Selasa, 11 February 2020

Tiga Guru Besar Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law

 

Hal ini juga berpotensi mengakibatkan eksplorasi SDA berlebihan dan memperparah kerusakan lingkungan. Harmonisasi regulasi sektor SDA ini, menurut Maria telah tertuang dalam TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

 

TAP MPR ini menjabarkan ada UU sektoral yang saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain, sehingga dibutuhkan harmonisasi UU sektoral. Sayangnya, sampai saat ini pemerintah dan DPR belum melaksanakan amanat TAP MPR tersebut.

 

Terkait SDA sebagai obyek investasi, Maria meminta program reforma agraria harus tetap terjamin pelaksanaannya secara serius. Salah satu wujudnya, RUU Hak Masyarakat Hukum Adat harus dituntaskan. Penyelesaian konflik agraria sejak era orde baru harus diselesaikan menyeluruh dengan membentuk lembaga independen penyelesaian konflik agraria yang bertanggung jawab kepada presiden.

 

Lihat Isi Omnibus Law Selengkapnya:

 

Terakhir, Maria mengingatkan investasi yang perlu didukung yakni investasi yang adil, demokratis, berkepastian hukum, dan berkelanjutan. RUU Cipta Lapangan Kerja – saat ini disebut RUU Cipta Kerja - berpotensi menimbulkan masalah secara teoritis dan implementasi, khususnya bidang pertanahan.

 

“Substansinya perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan kesan isunya sudah ditolak dalam RUU Pertanahan. Kemudian ‘disalurkan’ melalui RUU Cipta Kerja,” kata wanita yang kini tercatat sebagai salah satu Dewan Penasihat Senior Kantor Staf Kepresidenan ini. Baca Juga: 7 Kritik Kiara untuk Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja  

 

Sementara Guru Besar Hukum Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Maria Farida Indrati dalam bahan paparannya menerangkan tradisi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini menggunakan sistem civil law (eropa kontinental). Ada keterikatan pada sumber hukum tertinggi yaitu Pancasila dan UUD RI 1945.

 

“Pembentukan peraturan ini diatur lebih lanjut dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan omnibus law berkembang dalam tradisi hukum common law,” tulis Maria.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua