Selasa, 11 February 2020

Tiga Guru Besar Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law

 

Lalu, bagaimana posisi omnibus law dengan UU lainnya? Farida menyebut dalam peraturan yang ada hanya menyebut satu istilah UU yakni peraturan yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR atau sebaliknya yang bisa disebut UU payung (raamwet, basiswet, moederwet)?

 

Farida menjabarkan UU payung merupakan “induk” dari UU lainnya, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari UU “anak.” Selain itu, UU payung atau induk lebih dulu ada daripada UU “anak.”

 

Sedangkan UU omnibus yang bergulir saat ini, menurut Farida dimaknai sebagai UU baru yang mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk penyederhanaan berbagai UU yang masih berlaku. Menurutnya, omnibus law berbeda dengan kodifikasi yang merupakan penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab UU secara sistematis mengenai bidang hukum yang lebih luas. Misalnya hukum perdata, pidana, dan dagang.

 

Farida mencatat sedikitnya 5 hal yang perlu diperhatikan terkait rencana omnibus law. Pertama, adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat. Kedua, diperlukan sosialisasi yang lebih luas, terutama untuk pejabat dan pihak terkait substansi RUU, profesi hukum, dan akademisi.

 

Ketiga, pembahasan di DPR harus transparan dan memperhatikan masukan dari pihak terkait RUU, dan tidak tergesa-gesa. Keempat, mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU. Kelima, mempertimbangkan keberlakuan UU yang terdampak.

 

Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI Satya Arinanto menilai omnibus law sebagai metode dalam menyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan hal baru. Hal ini telah dimuat dalam artikelnya berjudul “Reviving omnibus law: Legal option for better coherence” di The Jakarta Post  pada 27 November 2019 lalu.

 

“Saya telah menyebutkan contoh beberapa peraturan perundang-undangan yang proses penyusunannya mempergunakan metode omnibus law,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua