Selasa, 11 Pebruari 2020

Tiga Guru Besar Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law

 

Dia memberi contoh sampai akhir rezim orde lama (1965), pemerintah telah menerbitkan 83 peraturan perundang-undangan yang mencabut 199 peraturan yang diterbitkan pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, peraturan Hindia Belanda dalam Daftar Prolegnas) yang disusun BPHN tahun 1990.

 

Dari hasil penelitian ini dapat dicatat sampai dengan tahun 1992 masih ada sejumlah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda (lebih kurang 400 peraturan) masih berlaku atau belum dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan nasional.

 

Namun, dia mengingatkan dalam penyusunan omnibus law, pembentuk UU harus memperhatikan berbagai asas hukum nasional. Seperti, asas konsistensi terhadap Pancasila dan UUD 1945, konstitusionalisme, pembangunan hukum terencana dan terpadu, keterbukaan, liberalisasi, deregulasi, swastanisasi, globalisasi, kerja sama internasional, perlindungan, pelestarian, dan pengembangan. “Termasuk asas persatuan dan kesatuan, kebangsaan, kemitraan, non-diskriminasi."   

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua