Rabu, 12 February 2020

Masukan 3 Guru Besar Soal Omnibus Law Hingga Syarat Penarikan Kendaraan oleh Leasing

Isu penyebaran virus novel corona (2019-nCoV) yang semakin meluas juga masih menjadi perhatian.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: HGW

Isu omnibus law masih menjadi perhatian masyarakat. Pro kontra terkait isi RUU omnibus law menjadi perdebatan baik oleh publik, akademisi maupun para Guru Besar Hukum. Baru-baru ini, tiga Guru Besar memberikan pandangannya terkait RUU omnibus law dalam acara diskusi Djokosoetono Research Center bertajuk "Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja" di Balai Sidang UI, Depok.

 

Selain omnibus law, isu lain yang masih menarik untuk dibaca terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang tafsir Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyatakan perusahaan leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui putusan Pengadilan Negeri (PN), tentunya dengan catatan.

 

Berikut lima isu hukum pada Selasa (11/2), yang masih menarik untuk dibaca:   

 

Tiga Guru Besar Beri Masukan Soal Omnibus Law

Penyederhanaan sekitar puluhan UU menjadi kompilasi satu UU yang dilakukan pemerintah melalui metode omnibus law terus dikritisi berbagai kalangan. Mulai kalangan buruh, akademisi, lembaga/komisi negara, akademisi, hingga kalangan guru besar terkait kebijakan penyusunan sejumlah RUU omnibus law.

 

Dalam sebuah diskusi Djokosoetono Research Center bertajuk "Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja" di Balai Sidang UI, Depok, beberapa waktu lalu, tiga Guru Besar Fakultas Hukum dari kampus yang berbeda memberikan pandangannya terkait omnibus law.  

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Langkah-langkah Mitigasi Risiko dalam Antisipasi Informasi Hoax Virus Corona

Penyebaran virus novel corona (2019-nCoV) semakin meluas hingga 26 negara pada 10 Februari. Meski pemerintah Indonesia menyatakan belum terdapat laporan warga yang terdeteksi, nampaknya masyarakat harus berhati-hati karena penyebaran virus tersebut sudah memasuki negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapura.

 

Kekhawatiran masyarakat semakin diperparah dengan kemunculan berita palsu atau hoax di berbagai media sosial. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan panduan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat (KRPM).

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Pemerintah: Jabatan Wamen Tetap Konstitusional

Pemerintah mengklaim adanya pengangkatan beberapa jabatan wakil menteri dalam Pemerintahan Jokowi Jilid II tidak menyebabkan pemborosan keuangan negara. Selain itu, pengangkatan jabatan wakil menteri bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan implementasi norma sebuah UU. Lagipula, pengangkatan jabatan wakil menteri merupakan hak prerogratif presiden untuk memenuhi kebutuhan kementerian.

 

Pandangan itu disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Ardiansyah mewakili pemerintah dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara di ruang sidang MK, Senin (10/2). 

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitur Macet dengan Catatan

Pasca dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang tafsir Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyatakan perusahaan leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui putusan Pengadilan Negeri (PN). 

 

APPI menilai putusan MK tersebut justru memperjelas maksud frasa cedera janji atau wanprestasi antara Debitur dan Kreditur. APPI berharap tidak ada kesimpangsiuran di masyarakat pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 dibacakan.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Mengintip Substansi RUU Cipta Kerja

Pemerintah mengubah judul omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. Keputusan mengganti judul RUU semata-mata hanya soal semantik, tataran analisis bahasa. Pemerintah beralasan dari segi arti antara frasa “Cipta Lapangan Kerja” dengan “Cipta Kerja" menurut ahli bahasa pun berbeda.  

 

Terlepas dari diubahnya judul RUU, ada sejumlah substansi dalam RUU Cipta Kerja yang sudah dirancang sedemikian rupa dengan harapan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5,7 persen hingga 6,0 persen. Melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi dan produktivitas yang dikuti dengan peningkatan upah.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua