Rabu, 12 Pebruari 2020

Pemerintah: RUU Cipta Kerja Murni Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Pemerintah secara resmi telah menyerahkan surpres, naskah akademik, dan RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 15 bab, 174 pasal, dengan 79 UU terdampak.
Rofiq Hidayat
Sejumlah menteri dan Ketua DPR Puan Maharani memberi keterangan pers usai penyerahan naskah akademik dan draf RUU Cipta Kerja di Gedung DPR, Rabu (12/2). Foto: RFQ

Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya pemerintah secara resmi menyodorkan surat presiden (surpres) beserta naskah akademik (NA) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ke DPR. RUU Cipta Kerja ini memuat 174 pasal dengan sebelas klaster. Selanjutnya, DPR bakal mempelajari secara seksama sekaligus mendistribusikan kepada alat kelengkapan dewan yang ditugaskan untuk membahasnya.

 

“Dari pihak pemerintah berkoordinasi terkait omnibus law RUU Cipta Kerja, jadi bukan Cipta Lapangan Kerja,” ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (12/2/2020).

 

Puan menuturkan berdasarkan informasi dari pemerintah, RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab, 174 pasal dengan 79 UU terdampak. Dia mengaku DPR belum mengetahui materi muatan dan substansi draf RUU Cipta Kerja ini. Karena itu, DPR enggan mengomentari substansinya lantaran belum membaca draf RUU yang disodorkan pemerintah itu.

 

Lantas bagaimana kelanjutan pembahasan RUU Cipta Kerja ini di DPR? Menurut Puan, pihaknya bakal menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu untuk menentukan alat kelengkapan dewan yang akan membahasnya bersama pemerintah. Namun, dia memperkirakan pembahasan draf RUU Cipta Kerja bakal melibatkan tujuh komisi di DPR.

 

“Nantinya kita jalankan melalui mekanisme yang ada di DPR melalui Baleg. Atau bisa melalui Panitia Khusus (Pansus) karena melibatkan tujuh komisi terkait,” kata Puan.

 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melanjutkan sebelas klaster dengan 15 bab, 174 pasal dalam RUU Cipta Kerja bukan persoalan mudah untuk membahasnya. Apalagi, ada sekitar 79 UU yang terdampak lantaran penyusunan RUU ini menggunakan metode omnibus law. “Jadi, ini perlu ketelitian dan kecermatan dalam pembahasannya,” kata dia. Baca Juga: Rasionalitas RUU Cipta Kerja Atur Upah Per Jam  

 

Sedangkan, pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberapa kali telah menyambanginya terkait penyusunan omnibus law RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang sudah diserahkan sebelumnya. Rencananya, omnibus law RUU Perpajakan ini bakal dibahas oleh Komisi XI DPR. Tapi, hal tersebut belum menjadi keputusan akhir.

 

“Hal ini tentu akan dibicarakan dulu di tingkatan rapat pimpinan, nanti akan kita bahas bersama seluruh pimpinan fraksi di DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

 

Didampingi 7 pembantu presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tujuan menyambangi DPR dalam rangka menyerahkan Surpres beserta naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja. “Semua kelengkapan dokumen telah diserahkan pemerintah ke DPR. Pemerintah sudah tentu berharap agar pembahasan dapat segera berjalan antara DPR dan pemerintah,” kata Airlangga.

 

Lihat Isi Omnibus Law Selengkapnya:

 

Sosialisasi

Menurutnya, berdasarkan kesepakatan dengan DPR, RUU Cipta Kerja ini bakal disosialisasikan dulu ke seluruh provinsi di Indonesia. Setelah sosialisasi nantinya bakal dilakukan pembahasan secara bersama antara pemerintah dan DPR. Termasuk tujuh komisi DPR yang memiliki kepentingan terhadap RUU Cipta Kerja ini bakal ikut mensosialiasikan.  “Tentunya anggota dewan akan kami libatkan untuk sosialisasi,” ujarnya.

 

Politisi Partai Golkar itu berharap melalui sosialisasi RUU Cipta Kerja ini kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengetahui seputar informasi RUU Cipta Kerja secara utuh termasuk dampaknya bagi perekonomian nasional. Nantinya, masyarakat pun dapat mengawasi pembahasan RUU Cipta Kerja antara pemerintah dan DPR di parlemen.

 

“Publik pun dapat mengetahui hasil RUU Cipta Kerja yang nantinya bakal diputuskan dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.”

 

Dia berjanji materi muatan RUU Cipta Kerja murni menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam situasi global atau dengan adanya virus corona menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Antara lain dengan mentransformasi struktural ekonomi yang seluruhnya berada dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.

 

Airlangga yakin melalui penerapan berlakunya RUU Cipta Kerja ini menjadi terobosan untuk mengatasi keterpurukan perekonomian secara nasional. Setidaknya, bisa membuka lapangan kerja (seluas-luasnya, red) untuk mengurangi angka pengangguran.

 

Soal apakah perumusan telah melibatkan kelompok serikat pekerja, Airlangga menegaskan telah melibatkan konfederasi serikat pekerja dengan menyerap masukan dan aspirasi kalangan serikat pekerja. Lagi pula, nantinya dalam pembahasan draf RUU Cipta Kerja ini pun DPR bakal menyerap masukan dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan termasuk organisasi serikat buruh/pekerja.

 

Public hearing kan baru bisa dilakukan saat pembahasan di DPR. Tapi, sudah ada 10 konfederasi sudah diajak dialog dengan Menaker. Nantinya, tentunya akan dibentuk tim. Dengan demikian seluruhnya sudah diajak sosialisasi.” klaimnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua