Rabu, 12 Pebruari 2020

Menunggu Ketegasan KPK Terhadap Eks Sekretaris MA

Pengacara: surat panggilan belum diterima secara baik.
Aji Prasetyo
Mantan Sekretaris MA, Nurhadi. Foto: RES

Lima kali dipanggil, lima kali juga Nurhadi Abdurrachman mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Sekretaris Mahkamah Agung itu telah tiga kali dipanggil sebagai saksi, dan dua kali dipanggil sebagai tersangka. Nurhadi tak memenuhi panggilan KPK. Yang terjadi kemudian adalah dua kali Nurhadi mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memang berkali-kali mengatakan kepada wartawan pihaknya akan bertindak tegas terhadap Nurhadi dan Rezki Herbiyono, menantu Nurhadi yang menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga ikut mangkir dari sejumlah panggilan pemeriksaan. Namun hingga kini belum ada tindakan paksa apapun dilakukan terhadap Nurhadi.

"Kami pastikan ada tindakan dan dalam proses. bahwa berupa apa, itu teknis penanganan perkara, tentu tidak bisa kami sampaikan. Yang jelas, bukan dalam bentuk surat panggilan lagi karena sudah mangkir berkali-kali," kata Ali kepada hukumonline.

Belum ada tindakan yang dilakukan KPK memang menjadi pertanyaan tersendiri. Apalagi sebelum putusan praperadilan KPK sendiri mewanti-wanti bahwa hal itu adalah ujian dari independensi peradilan. Putusan praperadilan yang diajukan Nurhadi, Rezky dan Hiendra Soenjoto ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK telah menetapkan ketiganya tersangka kasus suap menyuap.

(Baca juga: Pengadilan Tolak Praperadilan Eks Sekretaris MA, Begini Pertimbangannya).

Setelah penolakan pertama, Nurhadi tidak patah arang. Ia kembali mengajukan praperadilan. Kali ini, salah satu alasannya, ia dan Rezky tidak pernah diberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tetapi Ali Fikri mengatakan upaya permohonan praperadilan tidak akan menghambat proses penyidikan. "Tidak (menghambat). Penyidikan jalan terus," ujarnya.

Kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail sebelumnya menjelaskan ketidakhadiran kliennya karena yang bersangkutan belum pernah menerima surat panggilan. "Yang jadi masalah, sampai hari ini yang kami ketahui surat panggilan itu belum diterima secara baik. Saya kira pasti mereka hadir kalau dipanggil secara baik," kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/1/) usai putusan praperadilan.

Dengan demikian, ada dua argumentasi, KPK mengklaim telah memanggil Nurhadi secara patut baik sebagai saksi maupun tersangka. Sebaliknya, sebagaimana disampaikan Maqdir, Nurhadi merasa tidak pernah menerima surat panggilan secara baik.

Pasal 112-113 KUHAP menegaskan bahwa orang yang dipanggil secara jelas wajib datang kepada penyidik. Jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang ke penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik datang ke tempat kediaman tersangka atau saksi tersebut.

Belum ditahannya Nurhadi dan tersangka lain memang menjadi pertanyaan tersendiri. Sebab untuk sekelas Setya Novanto yang ketika itu merupakan Ketua DPR saja, KPK mengeluarkan surat perintah penahanan hanya berjarak satu pekan setelah pengumuman penetapan tersangka.

Diketahui Novanto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka namun upaya praperadilannya dikabulkan hakim. KPK kemudian menetapkan Novanto lagi sebagai tersangka korupsi kasus e-KTP pada 10 November 2017, kemudian surat perintah penahanan keluar pada 17 November 2017, meskipun sempat ada drama selama lima jam sebelum ia ditahan.

Nurhadi, Rezky beserta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto telah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Desember 2019 lalu. Nurhadi dan Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar. Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar. Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Meskipun belum ditahan, ketiga tersangka telah dicekal tidak boleh bepergian keluar negeri sebagaimana telah diminta oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Masa berlaku pencegahan Nurhadi bersama dua tersangka lainnya itu terhitung sejak 12 Desember 2019 dan berlaku selama 6 bulan ke depan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua