Kamis, 13 February 2020

Draf RUU Cipta Kerja Diterima DPR, Independensi KPK Dipertanyakan

DPR bakal menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu untuk menentukan alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU Cipta Kerja.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: BAS

Setelah ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Pemerintah resmi menyerahkan surat presiden (surpres) beserta naskah akademik (NA) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ke DPR, Rabu (12/2).

 

RUU ini terdiri dari 79 Undang-Undang (UU), 15 Bab dengan 174 Pasal. DPR akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu untuk menentukan alat kelengkapan yang bakal membahas RUU tersebut. Menurut Ketua DPR Puan Maharani, pembahasan draf RUU Cipta Kerja bakal melibatkan tujuh komisi.

 

Pengujian Revisi UU KPK sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi isu yang masih menarik untuk dibaca. Pengujian ini dilatarbelakangi oleh pembentukan Revisi UU KPK yang dinilai telah menabrak rambu-rambu prosedural pembentukan undang-undang.

 

Isu hukum menarik lainnya terkait dengan usulan perubahan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi setingkat Dewan Nasional Pembinaan Pancasila (DNPP). Usulan ini datang dari Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Jimly Asshidiqie.

 

Berikut lima artikel hukum pada Rabu (12/2), yang masih menarik untuk dibaca:

 

Pemerintah Sodorkan Draf dan NA RUU Cipta Kerja ke DPR

Pemerintah secara resmi menyodorkan surat presiden (surpres) beserta naskah akademik (NA) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ke DPR. RUU Cipta Kerja ini memuat 174 pasal dengan sebelas klaster.

 

DPR bakal menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu untuk menentukan alat kelengkapan dewan yang akan membahasnya bersama pemerintah. Namun, dia memperkirakan pembahasan draf RUU Cipta Kerja bakal melibatkan tujuh komisi di DPR.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Pelaku Usaha Diminta Tidak Manfaatkan Isu Virus Corona

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperingatkan pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan kekhawatiran atau kepanikan warga atas ancaman penyebaran virus corona. Jangan sampai peristiwa di beberapa negara terjadi di Indonesia, yakni sulitnya mendapatkan masker di pusat-pusat perdagangan.

 

BPKN mengingatkan pelaku usaha untuk memperhatikan Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini berisi ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun, dan/atau pidana denda maksimal 50 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar larangan menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Pesan Ketum Peradi SAI Kepada Advokat yang Baru Disumpah

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (DPN Peradi-SAI) menyelenggarakan acara pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji advokat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/2). Kegiatan ini diikuti 90 peserta calon advokat baru yang berdomisili di Jakarta.

 

Dalam kesempatan ini, Juniver mengingatkan para peserta yang notabene advokat baru tersebut dapat berpartisipasi dalam Musyawarah Nasional Peradi-SAI yang akan digelar akhir Februari ini. Juniver menjanjikan sejumlah hal baru yang akan diterapkan dalam Munas ke III PERADI kali ini.    

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Mantan Ketua MK Usul BPIP Diubah Menjadi DNPP

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Jimly Asshidiqie mengusulkan perubahan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi setingkat Dewan Nasional Pembinaan Pancasila (DNPP). Namun, usulan ini memiliki konsekuensi penambahan kewenangan agar dapat mengevaluasi Undang-Undang (UU) dan peraturan perundang-undangan di bawah UU yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD Tahun 1945.

 

Jimly mengusulkan penyusunan draf RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila harus menggunakan metode omnibus law sekaligus membenahi peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).  

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Dewan Pengawas Dinilai Hancurkan Independensi KPK

Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) untuk beberapa permohonan kembali digelar. Sidang kali ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan mendengarkan keterangan beberapa ahli yang diajukan para pemohon.

 

Salah satu ahli yang dihadirkan pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana. Menanggapi sejumlah permohonan pengujian Perubahan UU KPK, Denny menilai independensi merupakan salah satu roh KPK. Karena itu, kata Denny, kehadiran organ Dewan Pengawas KPK dalam revisi UU KPK, salah satu persoalannya terletak pada bagaimana hal-hal tersebut menghancurkan prinsip independensi KPK.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua