Kamis, 13 February 2020

Draf RUU Cipta Kerja Diterima DPR, Independensi KPK Dipertanyakan

DPR bakal menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu untuk menentukan alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU Cipta Kerja.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: BAS

Setelah ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Pemerintah resmi menyerahkan surat presiden (surpres) beserta naskah akademik (NA) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ke DPR, Rabu (12/2).

 

RUU ini terdiri dari 79 Undang-Undang (UU), 15 Bab dengan 174 Pasal. DPR akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu untuk menentukan alat kelengkapan yang bakal membahas RUU tersebut. Menurut Ketua DPR Puan Maharani, pembahasan draf RUU Cipta Kerja bakal melibatkan tujuh komisi.

 

Pengujian Revisi UU KPK sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi isu yang masih menarik untuk dibaca. Pengujian ini dilatarbelakangi oleh pembentukan Revisi UU KPK yang dinilai telah menabrak rambu-rambu prosedural pembentukan undang-undang.

 

Isu hukum menarik lainnya terkait dengan usulan perubahan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi setingkat Dewan Nasional Pembinaan Pancasila (DNPP). Usulan ini datang dari Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Jimly Asshidiqie.

 

Berikut lima artikel hukum pada Rabu (12/2), yang masih menarik untuk dibaca:

 

Pemerintah Sodorkan Draf dan NA RUU Cipta Kerja ke DPR

Pemerintah secara resmi menyodorkan surat presiden (surpres) beserta naskah akademik (NA) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ke DPR. RUU Cipta Kerja ini memuat 174 pasal dengan sebelas klaster.

 

DPR bakal menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu untuk menentukan alat kelengkapan dewan yang akan membahasnya bersama pemerintah. Namun, dia memperkirakan pembahasan draf RUU Cipta Kerja bakal melibatkan tujuh komisi di DPR.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Pelaku Usaha Diminta Tidak Manfaatkan Isu Virus Corona

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperingatkan pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan kekhawatiran atau kepanikan warga atas ancaman penyebaran virus corona. Jangan sampai peristiwa di beberapa negara terjadi di Indonesia, yakni sulitnya mendapatkan masker di pusat-pusat perdagangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua