Kamis, 13 February 2020

Gandeng Hukumonline, PERADI Terus Sosialisasi Kegiatan Jelang Munas

Dalam waktu dekat, PERADI akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) sebagai ajang pertanggung jawaban pengurus selama satu periode dan pemilihan Ketua Umum PERADI yang baru.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ketua Umum DPN PERADI Fauzie Yusuf Hasibuan bersama Direktur Konten dan Pemberitaan Hukumonline Amrie Hakim melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama di Jakarta, Rabu (12/2). Foto: RES

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) bersama hukumonline menjalin kerjasama untuk satu tahun ke depan. Hal ini bukan yang pertama kalinya terjadi karena sebelumnya telah terjalin kerjasama serupa antara kedua belah pihak. 

 

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PERADI, Fauzie Yusuf Hasibuan, kerjasama ini merupakan wadah sosialisasi PERADI kepada publik terkait seluruh aktivitas organisasi profesi advokat ini. Fauzie menyadari, tanpa melakukan publikasi melalui media pemberitaan, aktivitas organisasi tidak akan tersampaikan kepada publik maupun anggota.

 

“Tanpa kita ekspose, kegiatan PERADI yang banyak ini tidak akan diketahui oleh anggota,” ujar Fauzie disela-sela penandatanganan Perjanjian Kerjasama PERADI dan Hukumonline, Rabu (12/2), di Sekretariat Dewan Pimpinan Nasional PERADI, Jakarta.

 

Fauzie mengatakan aktivitas PERADI selama ini cukup padat. Hal ini bahkan berlangsung dalam rentang waktu yang sangat dekat. Seluruh aktivitas ini semestinya tersosialisasikan kepada seluruh anggota. Karena itu Hukumonline diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara DPN PERADI dan anggotanya.

 

Tidak hanya itu, ia mengakui selain aktivitas DPN, aktivitas pengurus-pengurus PERADI di cabang-cabang pun sebenarnya memiliki bobot yang tidak kalah bagusnya. Untuk itu mestinya dapat tersosialisasikan secara maksimal melalui hukumonline.

 

(Baca: Maret 2020, PERADI Gelar ‘IBA-PERADI Seminar and Conference 2020’)

 

Dalam waktu dekat, PERADI akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) sebagai ajang pertanggung jawaban pengurus selama satu periode dan pemilihan Ketua Umum PERADI yang baru. Munas kali ini rencananya akan diselenggarakan akhir Maret 2020, di Surabaya. Melalui kerjasama ini pula, hukumonline diharapkan mampu menyampaikan informasi terkait jalannya proses Munas kepada publik.

 

Wakil Sekertaris Jenderal PERADI, Rivai Kusumanegara, di saat yang sama mengungkapkan, dirinya yang dipercaya untuk menjadi ketua tim perumus laporan kinerja PERADI selama 5 tahun kepengurusan. Nantinya laporan kinerja tersebut akan berisikan seluruh aktivitas PERADI. 

 

Sebagai bentuk transparansi, rencananya laporan kinerja tersebut akan disosialisasikan melalui sejumlah pemberitaan di hukumonline. “Bisa kita bagi menjadi beberapa bagian untuk dipublikasi,” ujar Rivai.

 

Selain itu, Rivai juga mengungkapkan beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh PERADI sebelum hari pelaksanaan Munas tiba. Dalam waktu dekat, PERADI bersama Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan pelatihan pengajuan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi bagi Advokat. 

 

Setelah sebelumnya PERADI bersama sejumlah lembaga bekerjasama melakukan pelatihan bagi advokat, diharapkan melalui pelatihan pengajuan Pengujian Undang-Undang di MK dapat memberikan pemahaman terhadap advokat anggota PERADI terkait keterampilan Litigasi di Mahkamah Konstitusi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua