Kamis, 13 Pebruari 2020

Perusahaan Asuransi Tak Wajib Miliki Direktur Kepatuhan

Tercatat sebanyak 25 perusahaan asuransi atau 40 persen dari total 130 perusahaan asuransi baru memiliki direktur kepatuhan.
Mochamad Januar Rizki
Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 1A OJK, Ariastiadi Saleh Herutjakra. Foto: MJR

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan mengenai kewajiban bagi perusahaan asuransi memiliki direktur kepatuhan dalam jajaran direksinya. Lembaga pengawas jasa keuangan ini menganggap aturan ini sulit diterapkan karena tidak semua perusahaan asuransi memiliki kesanggupan khususnya dari sisi finasial menyediakan direktur kepatuhan.

 

Keputusan pembatalan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Perlu diketahui, POJK 73/2019 memuat kewajiban adanya direktur kepatuhan dalam perusahaan perasuransian mulai berlaku per 28 Desember 2019.

 

“Kami lihat perusahaan asuransi bahwa varians (gap) antara perusahaan asuransi besar dan kecil sangat jauh, kalau itu dipaksakan (kewajiban direktur kepatuhan) akan berpengaruh pada industri karena skala ekonomi beda antara direktur dan pejabat di bawahnya dari sisi biaya tenaga kerja. Ini jadi pertimbangan sehingga kami merevisi ini menjadi hanya memliki fungsi kepatuhan,” jelas Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 1A OJK, Ariastiadi Saleh Herutjakra di kantornya, Kamis (13/2).

 

Dalam aturan lama, ketentuan mengenai penunjukan direktur kepatuhan ini terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 regulasi tersebut. Dalam aturan tersebut dinyatakan perusahaan perasuransian harus menunjuk satu posisi direktur kepatuhan dalam jajaran direksinya. Apabila, perusahaan perasuransian tersebut tidak mampu maka perusahaan perasuransian dapat menunjuk anggota direksi lain kecuali yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.

 

Sedangkan aturan baru menghapus kewajiban tersebut seperti yang tercantum pada Pasal 7 POJK 73/2016 dan menggantinya dengan mewajibkan perusahaan asuransi memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain. Sehingga, perusahaan asuransi dapat menunjuk pejabat setingkat di bawah direktur dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

 

Nantinya, anggota direksi  yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran. “Jadi tidak perlu direktur, pejabat setingkat di bawah direktur seperti kepala bisa,” jelas Ariastiadi.

 

Meski demikian, Ariastiadi menjelaskan pembatalan aturan ini bukan berarti melonggarkan pengawasan terhadap industri asuransi. Hal ini karena seluruh perusahaan asuransi sudah melakukan fungsi kepatuhan tersebut. Hanya saja, belum semua perusahaan asuransi memiliki posisi direktur kepatuhan dalam struktural direksi. Tercatat, sebanyak 25 perusahaan asuransi atau 40 persen dari total 130 perusahaan asuransi baru memiliki direktur kepatuhan.

 

Kemudian, dalam aturan baru, OJK juga dapat memaksakan perusahaan asuransi memiliki direktur kepatuhan setelah mempertimbangkan berbagai aspek seperti risiko, skala ekonomi dan kompleksitas bisnis perusahaan tersebut.

 

“Tidak ada aturan baku ini lebih kepada profesionalisme. Kami akan pertimbangkan volume pangsa pasar, premi berapa persen dan kompleksitas produk-produk jasa asuransi dan variasi investasi seperti itu.OJK akan assesment kalau kompleksitasnya perlu ada direktur kepatuhan, harus ada proses feed and proper jadi fungsi kepatuhan tidak berarti menghilangkan,” jelas Ariastiadi.

 

(Baca: Wajib, Perusahaan Asuransi Harus Punya Direktur Kepatuhan Tahun Ini!)

 

Seperti diberitakan sebelumnya, kewajiban memiliki direktur kepatuhan ini dianggap memberatkan pelaku usaha. Penerapan kewajiban posisi direktur kepatuhanpada perusahaan perasuransian ternyata memunculkan nada keberatan dari pelaku usaha. Pelaku usaha memandang posisi direktur kepatuhan dapat memperbesar biaya usaha. Selain itu, pelaku usaha juga memandang penerapan prinsip kepatuhan tidak harus dipimpin setingkat posisi direktur.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Dody Dalimunthe. Dody menjelaskan berdasarkan riset yang dilakukan AAUI menyatakan saat ini fungsi kepatuhan di perusahaan responden dilaksanakan sebagian besar di level Manager/Senior Manager. Kemudian, terdapat juga perusahaan perasuransian yang memberi kewenangan menjalakan tugas kepatuhan kepada kepala departemen dan kepala divisi.

 

Sementara itu terdapat pula perusahaan perasuransian melanksanakan prinsip kepatuhan dengan tim satuan kerja khusus yang berisi beberapa orang dari perusahaan. Pelaksana tersebut sebagian besar melapor langsung kepada Direktur Utama atau CEO perusahaan.

 

Dody juga menjelaskan sebaiknya posisi direktur kepatuhan juga dapat menjalankan fungsi lain selain kepatuhan. Hal ini kembali pada pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk penunjukan tersebut relatif besar. Kemudian dia juga mengusulkan agar penunjukan direktur kepatuhan hanya diterapkan pada perusahaan perasuransian besar sementara perusahaan kecil sebaiknya tidak diwajibkan.

 

“Sebesar 50 persen dari perusahaan responden berendapat bahwa tidak diperlukan adanya penunjukan direktur kepatuhan yang khusus menangani fungsi compliance. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan bahwa fungsi compliance saat ini sudah dapat dijalankan dengan baik di level manajer atau senior manager, Kepala Bagian maupun Kepala Departemen. Oleh karena itu penunjukan direktur khusus untuk fungsi kepatuhan akan relatif membebani perusahaan dari sisi cost,” jelas Dody.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua